Kemenkes Pasang Alat USG di Seluruh Puskesmas Demi Turunkan Angka Stunting

Tidak hanya berat badan, ukuran tulang sang anak juga menjadi indikator gejala stunting. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap arahan Presiden Jokowi agar angka stunting di Indonesia bisa ditekan hingga 14 persen pada 2024. Kini angka stunting di Indonesia di angka 24,4 persen.

Budi menjelaskan, Kemenkes akan berperan dalam intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif akan dikoordinasikan oleh BKKBN.

Selain itu Kemenkes akan melakukan intervensi sebelum lahir, hingga memasang alat USG di seluruh puskesmas se-Indonesia.

“Untuk intervensi sebelum lahir, kita melengkapkan USG di seluruh puskesmas karena sekarang baru 2000 yang punya USG, padahal UsG dibutuhkan untuk melihat apakah perkembangan bayinya itu sesuai dengan yang seharusnya, apakah perkembangan plasentanya juga baik,” kata Budi dalam konferensi pers daring, Selasa (11/1).

“Sehingga kalau ada kemungkinan dia kekurangan gizi karena perkembangan yang tidak baik dilihat dokter pada saat USG kita bisa melihat intervensi sebelum lahir. Itu yang akan kita lakukan tahun ini,” imbuh dia.

Kemudian setelah bayi lahir, akan ada beberapa intervensi yang dilakukan untuk memperbaiki. Sebab, sesudah asi ada lonjakan lagi anak terkena stunting.

“Pertama, orang yang sesudah asinya selesai memang asi itu harus, itu lebih ke promosi edukasi agar ibu-ibu memberikan asi, itu kita teruskan. Tetapi yang masalah adalah sesudah asi mereka itu bayi-bayi ini harus diberikan protein hewani ini yang salah persepsi masyarakat," kata Budi.

"Bukan hanya diberikan kalori saja bukan hanya diberikan karbohidrat jadi semua makan tambahan itu harus konsentrasi ke protein hewani, kalau bisa lokal,” beber Budi.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menggelar rapat koordinasi dengan kepala daerah terkait kesiapan penanggulangan pandemi COVID-19 masa Nataru dan penanganan varian Omicron di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Lebih lanjut, eks Wamen BUMN itu menuturkan, sesudah lahir bayi harus diukur dan ditimbang beratnya. Permenkes juga sudah diubah dari sebelumnya 6 bulan sekali, kini 1 bulan sekali.

“Kita masukkan intervensi kita melengkapi semua alat ini, alat mengukur berat tinggi di seluruh desa. Karena tadinya alatnya dikirim ke puskesmas saja, tapi kan 1 puskesmas ada yang 10 desa," ucap Budi.

"Kebayang gak kalau alat timbangannya mesti muter, 20 lokasi dalam satu bulan kan sulit, ini ndak terlalu mahal dan kemenkes akan mengintervensi,” tutup dia.