Kemenkopolhukam Bentuk 2 Desk untuk Tangani Karhutla & Pekerja Migran Indonesia

Pimpinan KPK bertemu Menkopolkam Budi Gunawan. Foto: Dok. Kemenko Polkam

Kemenkopolhukam bersama instansi terkait meluncurkan 2 satuan kerja (desk) untuk menangani permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kita pada hari ini, Kamis 13 Maret 2025, Kementerian Koordinator Politik Keamanan bersama kementerian lembaga terkait termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung, beberapa gubernur telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan sekaligus meluncurkan dua desk:

"Pertama desk koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; Kedua desk koordinasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang," kata Menkopolhukam, Budi Gunawan (BG), di gedung Kemenkopolhukam, Kamis (13/3).

Menurut BG, 2 permasalahan ini jadi hal yang patut diperhatikan secara serius. Karhutla misalnya, asap akibat Karhutla di Indonesia kadang bisa menyebabkan masalah di luar negeri.

"Korban jiwa dan kerugian terhadap lingkungan tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya merambat sampai dengan lintas negara," kata BG.

Sementara soal PMI, sudah cukup banyak warga Indonesia yang berniat jadi PMI namun berakhir jadi korban human trafficking.

"Tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus pekerja migran kita, termasuk kejahatan eksploitasi kekerasan penyelundupan manusia dan deportasi ilegal," kata BG.

2 satuan kerja ini akan diisi oleh banyak instansi terkait. Mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian P2MI, Kementerian Komunikasi Digital, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Imigrasi, Kementerian ATR/BPN, hingga TNI, Polri, BIN, PPATK, BNPB, BMKG, hingga BNPT dan Bakamla.

Saat ini, desk Karhutla ini telah memonitor dan mewanti-wanti kemunculan titik api di sejumlah wilayah.

"Di beberapa wilayah sudah mulai ada titik hotspot api yang diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Juni hingga September 2025. Dengan daerah rawan hotspot api yang sudah terjadi, di gorontalo di Riau NTT Sumatera Selatan Jambi Lampung Bangka Belitung Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sumatera Barat Sumatera Utara Kalimantan Barat Kaltim dan Papua selatan," kata BG.

BG punya target tinggi, meniadakan kebakaran hutan sama sekali dengan dibentuknya desk ini.

"Kita berharap dengan adanya di sini, sebagaimana perintah Pak Presiden kita bisa mencapai zero kebakaran hutan dan lahan, dan membangun sistem mitigasi pencegahan yang semakin baik karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya memiliki dampak lingkungan tapi juga memiliki dampak geopolitik di regional kita," tutup BG.