Kementerian ATR/BPN Diminta Selesaikan Sengketa Tanah daripada Beri Atribut Baru

Jajaran Kementerian ATR/BPN diberi atribut baru berupa baret, tongkat komando, hingga tanda pangkat. Foto: Instagram/@kementerian.atrbpn

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah daripada memberikan atribut berupa baret dan tanda kepangkatan ke jajarannya. Anggota Komisi II DPR Saan Mustopa menilai, sengketa tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seharusnya menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan.

“Yang pertama, kan gini, lho. Sengketa itu, sengketa pertanahan ini, kan, yang jadi prioritas Pak Menteri. Ditambah dengan PTSL. PTSL, kan, mau dikali lipatkan, kan,” kata Saan saat dihubungi, Kamis (28/7).

Politisi NasDem ini menyebut dua program ini harus digenjot sebab pernah terhambat karena kondisi pandemi COVID-19.

“Jadi karena, kan, kemarin PTSL ini terhambat karena COVID, kan, pertama anggaran. Kedua juga karena akan ruang geraknya terbatas, juga kenapa ruang terbatas karena, kan, kalau PTSL itu harus langsung ke lapangan, kan, harus diukur harus,” tambah dia.

Dikutip dari Infrastructure Outlook 2022, pada Februari 2022 jumlah sengketa tanah di Indonesia mencapai 8.000 kasus dengan melibatkan hampir 90 juta bidang tanah. Hal ini tentu membuat permasalahan sengketa tanah harus diatasi.

Saat juga mengaku optimistis dengan strategi Hadi sebagai Menteri ATR/BPN yang baru. Menurutnya, Hadi memiliki banyak pengalaman guna menyelesaikan masalah ini dengan baik.

“Kita punya harapan dan saya yakin Pak Hadi yang punya jam terbang yang tinggi dan punya pengalaman gitu, ya. Jadi saya yakin dia bisa lakukan dengan baik,” pungkasnya.