Kementerian PKP dan Kemensos Siap Wujudkan Rumah Layak Huni untuk Warga Miskin

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat hadiri rapat bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (23/4/2025). Foto: Dok. Kemensos

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui program perumahan layak huni yang tepat sasaran.

"Tugas dari Kemensos adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan,” ujar Agus Jabo saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi soal data perumahan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah dalam kesempatan ini mengatakan perbedaan data sering menjadi penghambat realisasi program.

“Kami mendapatkan beberapa banyak data yang berubah-ubah dan kita harus memutuskan data yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga nanti begitu melihat data yang sama, kita bisa menciptakan program yang sama,” kata Fahri Hamzah.

Dalam rapat ini, Agus Jabo menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) pada dasarnya bukan kementerian teknis pembangunan, melainkan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun, banyaknya permintaan dari masyarakat membuat Kemensos turut terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi.

Dia menambahkan, sejak beberapa tahun terakhir Kemensos telah memiliki program Rumah Layak Huni, namun kuotanya sangat terbatas.

“Jadi kita kemarin-kemarin ini punya program untuk membangun rumah layak huni, basisnya adalah rehabilitasi, tahun 2025 kuotanya 1.500. Padahal kebutuhan lebih banyak lagi,” kata dia.

Dalam skema yang sedang berjalan, Kemensos lebih fokus pada pembangunan atau revitalisasi rumah di kawasan miskin. Agus Jabo menyebut banyak warga miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

“Ini yang menjadi program pertama kita, yaitu melakukan pembangunan ataupun revitalisasi terhadap sanitasi-sanitasi yang belum beres di masyarakat miskin,” kata Agus Jabo.

Ia mencontohkan salah satu model lain yang sedang dikerjakan Kemensos, yakni pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Di lokasi tersebut, Kemensos bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Baznas serta instansi terkait dalam menyediakan lahan dan membiayai pembangunan rumah warga yang kerap terdampak banjir rob.

Saat ini progres pembangunannya telah mencapai 95 persen. Terdapat 93 unit rumah yang dibangun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur. Kemensos menargetkan seluruh rangkaian program selesai maksimal pada 1 Juni 2025. Adapun total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp9,3 miliar.

Agus Jabo mengusulkan agar sinergi serupa dilakukan di banyak titik rawan lainnya, terutama kampung-kampung nelayan di sepanjang garis pantai yang rentan terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan KemenPKP dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah bagi nelayan.

Namun ia juga menyoroti bahwa peran Kemensos dalam pembangunan perumahan sebagai pendukung.

“Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi,” ujarnya.

Agus Jabo menilai rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyinergikan program-program antar kementerian. Ia berharap rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.