Kementerian PU Dapat Tambahan Anggaran 2027 Rp 16 T: Buat Jalanan-Sekolah Rakyat

Suasana rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Foto: Joakhim Tharob/kumparan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 16,12 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dengan tambahan tersebut, alokasi anggaran Kementerian PU menjadi Rp 114,59 triliun.

Hal itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (2/9).

“Kami mengucapkan terima kasih banyak, atas bantuan bapak ibu semua di Komisi V, sehingga pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum berhasil menambah sebesar Rp 16,12 triliun,” kata Menteri PU dalam paparannya.

Sebelumnya, Kementerian PU mengusulkan kebutuhan anggaran 2027 sebesar Rp 219,81 triliun.

Dari total alokasi Rp 114,59 triliun tersebut, anggaran terbesar dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 37,30 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk preservasi jalan dan jembatan, pembangunan beberapa titik baru jalan tol, flyover dan underpass, hingga pembangunan jembatan gantung.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapat alokasi Rp 30,66 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk melanjutkan pembangunan bendungan dan irigasi, pengendalian banjir dan pantai, serta penyediaan air baku.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapat alokasi Rp 32,57 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk penyelesaian Sekolah Rakyat 2026-2027, sekolah keagamaan, sejumlah perguruan tinggi, pasar, masjid, dan gereja.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Adapun Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat alokasi Rp 12,15 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan air minum, pengolahan air limbah dan sampah, pembangunan gedung, serta kawasan strategis.

Kementerian PU juga mengalokasikan Rp 1,91 triliun untuk dukungan manajemen dan teknis. Anggaran itu mencakup tata kelola, pengawasan, perencanaan, sumber daya manusia, jasa konstruksi, hingga pembiayaan infrastruktur.

Selain itu, anggaran program berbasis masyarakat juga mengalami peningkatan. Pada 2026, program tersebut mendapat alokasi Rp 5,48 triliun untuk sekitar 5.398 lokasi, sedangkan pada 2027 meningkat menjadi Rp 7,06 triliun untuk sekitar 17.412 lokasi.

Cakupannya antara lain 13.256 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), 128 jembatan gantung, serta 3.988 lokasi program berbasis masyarakat di bidang permukiman.

“Maknanya, mendorong pemberdayaan masyarakat menguatkan ekonomi desa, serta mempercepat dukungan air, sanitasi, dan akses aman bagi seluruh warga masyarakat,” pungkas Dodi.