Kemhan: Alpalhankam Rp 1.760 T Dibiayai Utang Luar Negeri Agar Tak Bebani APBN

31 Mei 2021 19:12 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung DPR. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung DPR. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Rencana Kemhan terkait pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) menuai polemik. Salah satunya karena jumlah anggaran yang fantastis mencapai Rp 1.760 triliun.
ADVERTISEMENT
Jubir Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan program ini tidak akan membebani APBN. Sebab, skema pendanaan menggunakan utang luar negeri.
"Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," ujar Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5).
Usul ini tertuang dalam draf Perpres Alpalhankam Kemhan dan TNI 2020-2024. Kemhan memastikan Perpres ini belum final dan masih terus digodok.
Dahnil memastikan usul pengadaan dengan skema pendanaan pinjaman luar negeri ini tidak akan memberatkan anggaran negara. Sebab, Indonesia diberikan tenor yang panjang untuk melunasi.
Defile Alutsista TNI saat HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta TImur, Sabtu (5/10/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
"Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil," ucap Dahnil.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, pinjaman ini akan dibayar dengan alokasi anggaran Kemhan tiap tahun.
"Proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," ungkap Dahnil.
Terakhir, Dahnil menegaskan bahwa seluruh rencana pengadaan Alpalhankam ini masih sebatas rancangan. Belum ada kata final baik dalam Perpres maupun program.
"Masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan," kata Dahnil.