Kemhan soal Rangkap Jabatan Mayjen Helmy: Bulog Jaga Kedaulatan, TNI Supervisi

Direktur Utama Bulog, Novi Helmy di Kantor Kementerian Pertanian, Minggu (9/2/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Kementerian Pertahanan memberikan penjelasan terkait Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang rangkap jabatan. Hovi selain menjabat Dirut Bulog, juga menjabat Danjen Akademi TNI.

Jika merujuk UU TNI, Bulog tidak termasuk kementerian/lembaga yang diperbolehkan dijabat oleh prajurit aktif. Oleh sebab itu Mayjen Novi yang rangkap jabatan memicu polemik dan dikhawatirkan akan mengembalikan dwifungsi ABRI.

Karo Infohan Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan BUMN Bulog itu berbeda dengan kementerian atau lembaga. Menurutnya, di beberapa BUMN itu juga terdapat TNI aktif, namun sifatnya hanya supervisi.

“Dan saat ini kan Bulog itu sama seperti halnya ketika kita misalnya KSAD ditugaskan sebagai komisaris di PT Pindad. KSAL di PT PAL, kemudian KSAU di PTDI. Tujuannya ini adalah untuk mengontrol supervisi,” kata Frega di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (25/2).

Karo Infohan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di kantor Kemenhan, Jakarta pada Jumat (14/2). Foto: Abid Raihan/kumparan

Frega mengatakan, BUMN sebagai salah satu sarana penunjang dalam menjaga kedaulatan. Kedaulatan pangan, lanjutnya, menjadi salah satu isu yang harus segera teratasi.

"Ini BUMN ini adalah juga pejuang kedaulatan. Karena secara tidak langsung dia memproduksi alutsista yang digunakan oleh garda terdepan. Prajurit-prajurit TNI angkatan darat, lautan, udara yang berjuang untuk menjaga kedaulatan yang betul-betul," kata Frega.

“Saat ini pemerintah melihat kedaulatan pangan sebagai salah satu isu kedaulatan. Karena kita tahu, dengan ada kedaulatan pangan ini, kita akan bisa mereduksi impor kita. Kita bisa swasembada,” tuturnya.

Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Bulog dengan TNI di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025). Foto: Dok. Istimewa

Ia mencontohkan krisis pangan akibat dari perang yang terjadi di sejumlah negara. Menurutnya, penempatan TNI aktif di jabatan publik itu adalah untuk menjaga kepentingan nasional.

“Tentunya pemerintah pusat menyadari ini sebagai sebuah pertimbangan. Menurut pertimbangan beliau di mana beberapa kualitas salah satunya kedaulatan pangan,” ucapnya.

“Kita berdiri di sini tentunya atas kepentingan nasional Indonesia. Itu yang harus diingat, kepentingan nasional Indonesia bukan hanya kedaulatan secara fisik, tapi tadi saya sebutkan kedaulatan kita sudah sangat kompleks dan itu harus dipahami,” tutur dia.

Sertijab Danjen Akademi TNI, Aspers Panglima TNI dan Aster Panglima TNI. Foto: Dok. TNI

Kemhan mengatakan, pemerintah pusat pasti sudah mengkaji pengangkatan Mayjen Novi menjadi Dirut Bulog. Terlebih Novi mempunyai keahlian dalam masalah kedaulatan pangan.

"Tentunya pemerintah pusat menyadari ini sebagai sebuah pertimbangan. Menurut pertimbangan, beliau (Novi) di mana beberapa kualitas salah satunya kedaulatan pangan. Apalagi kita juga sebagai negara agrikultural yang memang harus memproduksi pangan. Beliau ingin membangun kemampuan kita untuk bisa diproduksi," kata Frega.

"Nah ini harus dilihat secara konstruktif. Mungkin ada yang pihak-pihak dalam arti yang melihat dari bingkai demokrasi, bingkai mungkin dari prinsip-prinsip barat, tapi belum tentu semua apa yang diajarkan oleh Barat cocok dengan kita. Buktinya negara seperti Amerika pun, beberapa pun juga membiarkan atau mungkin ya tidak sesuai dengan kaidah yang sudah dilakukan," tutup dia.