Kemlu RI: Situasi Afghanistan Kini Jauh Lebih Baik dari Perkiraan
·waktu baca 3 menit

Lebih dari 100 hari setelah Taliban menguasai Afghanistan, situasi di negara tersebut masih belum sepenuhnya membaik. Namun, Kementerian Luar Negeri RI melihat kondisinya masih lebih baik.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani, mengatakan masyarakat tidak boleh melupakan situasi di Afghanistan saat ini.
“Apa yang terjadi di Afghanistan hari ini jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang diprediksi komunitas internasional,” ungkap Abdul Kadir dalam bahasa Inggris, dalam acara Media Gathering Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin (6/12).
Menurutnya, komunitas internasional memprediksi akan ada pertumpahan darah ketika Taliban kembali menguasai Afghanistan.
Pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin oleh Ashraf Ghani, digulingkan pada pertengahan Agustus lalu.
Prediksi ini didasari oleh citra Taliban pada masa pemerintahan 1996-2001. Saat itu, Taliban dikenal sebagai kelompok radikal yang diasosiasikan dengan aksi kekerasan dan kelompok Al-Qaeda.
Namun, masuknya Taliban ke Ibu Kota Kabul pada 15 Agustus tidak diiringi dengan pertempuran besar-besaran yang merenggut nyawa masyarakat.
“Waktu itu, 6-7 bulan lalu, masyarakat internasional memperkirakan apabila Taliban menggulingkan pemerintahan yang lalu dan berkuasa, akan ada bloodshed. Dan itu tidak benar terjadi,” ungkap Abdul Kadir.
“Situasi di sana tidak baik, [melainkan] sangat buruk. Tetapi, tidak seburuk yang kita pikirkan sebelumnya,” tambahnya.
Meski begitu, Dewan HAM PBB menyebut, mereka menerima laporan adanya pelanggaran HAM oleh Taliban. Contohnya adalah dugaan serangan pembalasan dendam terhadap orang-orang yang pernah bekerja untuk Barat.
Ini disertai dengan laporan dugaan pasukan Taliban yang melakukan penggeledahan ke rumah-rumah warga, untuk mencari 'musuh-musuh mereka'.
Padahal, dalam janji-janjinya, Taliban berkomitmen untuk mengampuni warga dan tidak melakukan pembalasan dendam.
Situasi di Afghanistan
Saat ini, Taliban menghadapi satu tantangan tersendiri: kehadiran ISIS-K, atau ISIS-Khorasan. Ini adalah jaringan Negara Islam Irak dan Syam yang berbasis di Afghanistan.
Beberapa bulan setelah kekuasaan Taliban, Afghanistan kerap menyaksikan serangan-serangan bom yang diklaim oleh ISIS-K. Sejumlah serangan ditujukan kepada penganut Syiah, seperti komunitas Hazara.
Serangan tersebut berujung pada hilangnya nyawa warga. Sepanjang November, sudah tercatat sekitar tiga kali ledakan. Salah satunya ledakan di sebuah mobil yang menewaskan seorang jurnalis media Afghanistan, Ariana News.
Meskipun sama-sama kelompok yang disebut radikal, Taliban dan ISIS-K justru ‘bermusuhan’. Hal ini disebabkan perbedaan ideologi dan kepentingan keduanya.
Selain itu, Afghanistan saat ini masih dihadapkan dengan isu pembatasan HAM, termasuk hak wanita. Baru-baru ini, pemerintahan baru Afghanistan di bawah Taliban mengeluarkan dekrit yang berisi jaminan hak wanita.
Dalam dekrit itu, disebutkan bahwa wanita bukanlah properti dan tidak boleh dipaksa untuk menikah. Tetapi, aturan tersebut tidak menyebut soal hak pendidikan dan bekerja bagi wanita.
Padahal, di awal kekuasaannya, Taliban mengatakan akan menghormati hak-hak wanita, di bawah Syariat Islam.
Komunitas internasional, termasuk Indonesia, terus mendorong upaya pemenuhan hak-hak wanita di Afghanistan. Juga pembentukan pemerintahan inklusif yang mencakup seluruh masyarakat Afghanistan, termasuk wanita.
