Kemlu Segera Pulangkan 554 WNI Korban TPPO dari Myanmar

KBRI Bangkok bertemu dengan pemerintah Thailand untuk memulangkan WNI korban TPPO dari Myanmar. Foto: Dok. KBRI Bangkok

Tim terpadu Kemlu, KBRI Bangkok, dan KBRI Yangon tengah mengupayakan repatriasi atau pemulangan 554 WNI korban penipuan online dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar.

Saat ini, tim berada di Maesot, kota perbatasan antara Thailand dan Myanmar, untuk berkoordinasi intensif dengan otoritas Thailand dan Myanmar.

Pada Jumat (14/3), Duta Besar RI untuk Thailand, Rachmat Budiman bersama Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, mengadakan pertemuan khusus dengan Gubernur Provinsi Tak, Chucheep Pongchai, bersama instansi terkait untuk membahas persiapan dan memastikan kelancaran perlintasan para WNI dari Myawaddy ke Maesot, Provinsi Tak.

"Wilayah Thailand digunakan sebagai transit repatriasi WNI mengingat kondisi keamanan jalur darat Myawaddy-Yangon tidak memungkinkan," kata Kemlu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/3).

Gubernur Provinsi Tak didukung berbagai otoritas Thailand menyatakan kesiapan memfasilitasi perlintasan para WNI dari Myawaddy ke Maesot, dan selanjutnya memastikan pengawalan menuju ke Bangkok untuk membawa para WNI ke Jakarta.

KBRI Bangkok bertemu dengan pemerintah Thailand untuk memulangkan WNI korban TPPO dari Myanmar. Foto: Dok. KBRI Bangkok

"Otoritas Thailand juga akan melakukan proses National Referral Mechanism untuk identifikasi korban TPPO, serta pemeriksaan kesehatan dan keimigrasian," ujarnya.

Sebanyak 554 WNI itu dijadwalkan tiba secara bertahap di Bandara Soekarno-Hatta pada 18 dan 19 Maret 2025.

"Selanjutnya, para WNI akan menjalani proses interview termasuk rehabilitasi dan reintegrasi. Kemenko Polkam dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mengkoordinasikan lintas kementerian/lembaga untuk proses ketibaan hingga pemulangan ke daerah asal masing-masing," pungkasnya.

Sebelum ini Kemlu berhasil memulangkan 130 WNI dari Myawaddy pada Februari lalu. 130 WNI itu dipulangkan dalam dua gelombang. Kemlu mengandalkan laporan dari keluarga karena mayoritas korban berangkat tanpa prosedur resmi.