Kemlu soal ISF: Area Penugasan Terbatas di Gaza, Harus Persetujuan Palestina

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Jubir Kemlu Yvonne Mewengkang dan Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kemlu Caka Alverdi Awal, dan Plt. Direktur PWNI Kemlu Heni Hamidah dalam Press Briefing di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).  Foto: Nasywa Athifah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Jubir Kemlu Yvonne Mewengkang dan Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kemlu Caka Alverdi Awal, dan Plt. Direktur PWNI Kemlu Heni Hamidah dalam Press Briefing di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (27/2). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kemlu, Caka Alverdi Awal, menegaskan penugasan pasukan TNI dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza punya batasan yang tegas, baik dari sisi mandat maupun wilayah operasi.

“Penggunaan kekuatan sangat terbatas. Area penugasan terbatas di Gaza. Persetujuan Palestina sebagai prasyarat,” kata Caka dalam press briefing di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Ia menjelaskan, mandat tersebut menjadi bagian dari national caveats Indonesia yang menegaskan misi bersifat non-tempur.

National caveats artinya adalah pembatasan atau syarat khusus yang ditetapkan oleh suatu negara terhadap pasukan atau personelnya dalam operasi internasional.

“Terkait dengan mandat, telah jelas dari national caveats kita. Saya sampaikan beberapa hal, seperti misalnya yaitu mandat non-combat dan non-demiliterisasi. Tidak ditargetkan dengan pihak mana pun,” katanya.

Peta Gaza dan dan daerah pendudukan Israel. Foto: Dimitrios Karamitros/Shutterstock

Selain itu, Caka menekankan keterlibatan Indonesia juga menolak segala bentuk perubahan demografi dan relokasi paksa terhadap warga Palestina.

“Menolak perubahan demografi dan relokasi paksa. Menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri,” ujarnya.

Caka menambahkan, mandat misi ISF yang diikuti Indonesia juga bersifat fleksibel dan dapat dihentikan sewaktu-waktu sesuai dengan dinamika di lapangan.

“Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah, dapat dihentikan kapan saja,” katanya.

Rincian di Tangan Kemhan

Sementara itu, terkait rincian teknis seperti perencanaan militer, jumlah pasukan, hingga alutsista yang digunakan, Caka menyebut hal tersebut menjadi kewenangan otoritas pertahanan.

“Bahwa terkait dengan military planning, tentu saja akan dilakukan oleh ahlinya yaitu rekan-rekan dari Kemhan dan tentu saja Mabes TNI,” ujar Caka.

Presiden Prabowo Subianto (keempat kiri) berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (ketiga kanan) saat KTT Dewan Perdamaian (BoP) di Donald J. Trump US Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). Foto: Dok. Sekretariat Presiden/HO via Antara

Prabowo Hadiri Rapat Perdana BoP

Indonesia telah resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP). Tujuannya, agar Indonesia bisa terlibat lebih dekat dalam mewujudkan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.

BoP dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada pertemuan perdana BoP, di Washington D.C, Kamis (19/2), Presiden Prabowo Subianto hadir.

Salah satu langkah yang diambil BoP, yakni mengirim pasukan perdamaian atau lebih dikenal dengan International Stabilization Force (ISF) ke Palestina. Indonesia, jadi salah satu negara yang sepakat untuk mengirim pasukan perdamaian ke Palestina.

Mayor Jenderal Jasper Jeffers Komandan International Stabilization Force (ISF). Foto: Dok. YouTube White House

Dalam rapat BoP, diumumkan juga Komandan ISF dijabat oleh Mayor Jenderal Jasper Jeffers. Dan, Indonesia setuju ditunjuk sebagai wakil komandan ISF.

Prabowo dalam pidatonya di KTT Board of Peace (BoP) juga menegaskan Indonesia siap mengirimkan pasukan ISF ke Palestina. Bahkan, dalam jumlah yang cukup besar.

“Pencapaian gencatan senjata itu nyata. Kami memuji hal ini. Oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 atau lebih jika perlu,” kata Prabowo dalam pidato di Donald J. Trump U.S. Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2).