Kemlu soal Ketua DPR AS ke Taiwan: RI Tetap Menganut Kebijakan Satu China

Jubir Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara terkait kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan, Lawatan berlangsung di tengah kecaman dan peringatan keras dari Presiden China Xi Jinping.

Pelosi mengabaikan semua peringatan yang disampaikan oleh China jauh hari sebelumnya dan tiba di Taipei, pada Selasa (2/8). Bersikerasnya Pelosi untuk datang ini sontak memicu bara api dalam hubungan antara Beijing dan Washington.

Sejumlah demonstran berkumpul menggelar dukungan untuk menyambut kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi, di Taipei, Taiwan, Selasa (2/8/2022). Foto: Ann Wang/Reuters

Tak hanya itu, kunjungan Pelosi ke Taipei juga berdampak pada isu geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Pasalnya, China menganggap stabilitas perdamaian di Taiwan telah terganggu akibat campur tangan eksternal, yakni Amerika Serikat.

Terkait hal ini, juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, pada Rabu (3/8) menyampaikan keprihatinan pihak Indonesia atas rivalitas yang semakin tajam di antara Beijing dan Washington.

"Jika tidak dikelola dengan baik, rivalitas tersebut dapat menciptakan potensi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas dan perdamaian yang ada, termasuk di Taiwan Strait (Selat Taiwan)," kata Faizasyah dalam sebuah pernyataan pers yang dirilis oleh Kemlu RI.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi menghadiri pertemuan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di kantor kepresidenan di Taipei, Taiwan, Rabu (3/8/2022). Foto: Kantor Kepresidenan Taiwan/Handout via Reuters

Lebih lanjut, Faizasyah mengatakan Indonesia mendorong semua pihak untuk melakukan langkah-langkah nyata guna mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi.

Hal ini penting dilakukan demi mewujudkan kembali perdamaian dan stabilitas di kawasan global. "Dunia memerlukan kearifan dan tanggung jawab para pemimpin dunia agar perdamaian dan stabilitas dapat terjaga," sambung dia.

Dalam pernyataannya, Faizasyah juga menyampaikan Indonesia akan tetap menganut kebijakan 'One China Policy' atau 'Kebijakan Satu China'.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi menghadiri pertemuan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di kantor kepresidenan di Taipei, Taiwan, Rabu (3/8/2022). Foto: Kantor Kepresidenan Taiwan/Handout via Reuters

Kebijakan 'satu China' ini adalah gagasan yang dikemukakan pada 1992 berdasarkan hasil konsensus antara Republik Rakyat Tiongkok (China) dan Republik Tiongkok (Taiwan). Prinsip ini adalah kebijakan yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari China.

Terkait prinsip 'satu China' itu, selama bertahun-tahun pihak Taiwan secara konsisten meresponsnya dengan dingin. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sebagai penggerak demokrasi menegaskan bahwa Taiwan adalah negara merdeka yang berdaulat dan terpisah dari China.

Tsai konsisten dalam prinsipnya bahwa Taiwan adalah negara merdeka yang disebut 'Republik Tiongkok', nama resminya, dan tidak ingin menjadi bagian dari 'Republik Rakyat Tiongkok' yang dikuasai oleh Beijing.