Kemlu soal Sosok Jenderal RI yang Diutus Jokowi ke Myanmar: Stay Tune Saja

4 Februari 2023 12:06 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ki-Ka: Dirjen Kerja Sama ASEAN kemlu Sidharto Suryodipuro, Staf Khusus Menlu untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya, Jubir Kemlu Teuku Faizasyah, gelar konferensi Pers Asean Foreign Ministers Retreat di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Foto: Andreas Gerry Tuwo/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
ki-Ka: Dirjen Kerja Sama ASEAN kemlu Sidharto Suryodipuro, Staf Khusus Menlu untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya, Jubir Kemlu Teuku Faizasyah, gelar konferensi Pers Asean Foreign Ministers Retreat di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Foto: Andreas Gerry Tuwo/kumparan
ADVERTISEMENT
Indonesia sebagai pemegang ketua ASEAN 2023 belum mengumumkan nama jenderal yang akan dikirim ke Myanmar. Jenderal tersebut akan ditugaskan membantu transisi demokrasi di Myanmar.
ADVERTISEMENT
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya, usai pertemuan antar Menlu negara anggota ASEAN hari kedua atau hari terakhir di Jakarta, Sabtu (4/2).
"Terkait dengan nama stay tune saja lah. When time comes, you will know," kata Ngurah di kantor Sekretariat ASEAN.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Sekretariat ASEAN, Sabtu (24/4). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden/via Reuters
Pernyataan terkait pengiriman jenderal demi membantu penyelesaian masalah Myanmar disampaikan Jokowi saat wawancara khusus dengan kantor berita Reuters pada pekan ini.
"Ini adalah soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di Indonesia, situasi dulu sama," kata Jokowi.
"Pengalaman ini bisa dibahas, bagaimana Indonesia memulai demokrasi," sambung dia.
Indonesia pernah diperintah oleh militer saat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Soeharto lengser akibat demo dan krisis ekonomi pada 1998.
ADVERTISEMENT
Sedangkan Myanmar diperintah militer pada 1962 dan mulai membuka diri pada 2011. Pada 2016, pemerintahan Myanmar bahkan dikuasai sipil, tepatnya saat pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menang pemilu. Namun, pada 2021 Suu Kyi dikudeta dan kekuasaan kembali jatuh ke tangan militer.