Kena Efisiensi Anggaran, KY Ngaku Terkendala Tangani Laporan Masyarakat

Kantor Komisi Yudisial RI di Jalan Kramat Raya No.57, Kramat, Senen, Jakarta Pusat. Foto: Ananta Erlangga/kumparan

Komisi Yudisial menjadi salah satu lembaga negara yang terkena efisiensi anggaran. Dengan adanya pemotongan anggaran itu, KY mengaku terkendala dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa pada tahun 2024 pihaknya mendapat mendapat setidaknya 3 ribuan laporan.

"Tahun 2024, KY terima 1.202 laporan dan 1.072 tembusan, serta 966 pemantauan persidangan. Ini 3 ribuan lebih yang ditangani KY," kata Mukti dalam konferensi pers Progress Kinerja KY dalam masa Efisiensi Anggaran, Rabu (12/2).

Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Pada Januari 2025, KY telah menerima 107 laporan, 75 tembusan, dan 87 permohonan pemantauan persidangan. Laporan-laporan ini yang kemudian terkendala tindak lanjutnya oleh KY.

'Sudah kita ketahui bersama adanya efisiensi anggaran untuk sementara nanti penanganan laporan masyarakat ini akan belum bisa sepenuhnya dapat ditindaklanjuti. Sambil KY menunggu anggaran tambahan dari pemerintah," ujar Mukti.

"Komisi Yudisial telah melakukan komunikasi dengan pihak Kemenkeu dan DPR dalam RDP, semoga dari situ KY dapat penambahan dana agar dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat," pungkasnya.

Berdasarkan rekonstruksi per 11 Februari 2025, anggaran KY dipotong Rp 74,7 miliar. Dengan begitu, pagu efektif anggaran KY tahun ini sebesar Rp 109 miliar.

Karena efisiensi ini, KY mengubah struktur belanja anggaran dan operasional kantornya di antaranya pengurangan belanja perkantoran hingga 40 persen yang meliputi pemotongan anggaran operasional KY di daerah hingga belanja BBM untuk kendaraan dinas. KY juga akan mengurangi biaya jamuan dan honor untuk pegawai.

Anggaran ini diprioritaskan untuk menyewa lisensi Microsoft 365 dan layanan video conference untuk menunjang metode kerja Work From Anywhere. KY berusaha untuk melobi pemerintah agar menggelontorkan tambahan anggaran kurang lebih sebesar Rp 63 miliar.