Kenapa Ukraina dan Rusia di Ambang Perang?
·waktu baca 6 menit
PerbesarSituasi antara Rusia dan Ukraina tengah memanas. Sejak awal November tahun ini, jumlah pasukan Rusia yang berada di dekat perbatasan kedua negara semakin meningkat. Hal ini tentu memicu kekhawatiran adanya invasi oleh Rusia ke Ukraina.
Konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung selama lebih dari tujuh tahun dan merenggut hingga lebih dari 13.000 nyawa.
Ukraina, yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1991 lalu, seakan terbagi menjadi dua: Ukraina Barat yang pro-Eropa dan Ukraina Timur yang pro-Rusia.
"Krisis identitas" ini menjadi salah satu pemantik dari membaranya tensi Ukraina-Rusia.
2013
Dimulai pada November 2013, Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, memutuskan untuk menolak perjanjian dengan Uni Eropa.
Dikutip dari BBC, Yanukovych si presiden pro-Rusia lebih cenderung memilih bekerja sama dengan Negeri Beruang Merah dibanding blok Eropa atau Barat.
Penolakan perjanjian dengan Uni Eropa ini memicu unjuk rasa masyarakat Ukraina--sebagian besar adalah mereka yang tinggal di Ukraina Barat dan pro-Eropa.
Alasan dari kemarahan ini adalah kerja sama dengan UE ini dipandang mampu membantu perekonomian Ukraina. Mereka juga cenderung memandang diri sendiri sebagai bagian dari Eropa.
Vox melaporkan, unjuk rasa itu lama kelamaan bertumbuh menjadi demonstrasi yang lebih besar. Gerakan Euromaidan--gerakan antipemerintah Ukraina--mulai berunjuk rasa di ibu kota Ukraina, Kiev.
Yanukovych didukung oleh Kremlin (pemerintahan Rusia). Sedangkan para pengunjuk rasa didukung oleh Eropa dan Amerika Serikat.
2014
Demonstrasi besar-besaran tersebut terus berlanjut. Hingga akhirnya pada Februari 2014, Yanukovych meninggalkan tak hanya Ukraina, tapi juga jabatannya.
Sementara, jumlah masyarakat di Ukraina Timur yang pro-Rusia terbilang tinggi. Mereka, yang sebagian besar berbahasa ibu Rusia dan bukan bahasa Ukraina, didukung oleh Kremlin.
Di bulan yang sama, demonstrasi pro-Rusia pecah di Kota Sevastopol, Krimea. Semenanjung Krimea berlokasi di selatan Ukraina. Wilayah ini merupakan salah satu pusaran konflik kedua negara.
Menyusul jatuhnya Yanukovych dan meningkatnya demonstrasi pro-Rusia, pada Maret 2014, Kremlin melakukan aneksasi dan invasi di Krimea. Ini dimulai dengan pengambilalihan parlemen Krimea dan lokasi strategis oleh pasukan Rusia.
Pasukan bersenjata Rusia mulai menduduki Krimea, secara paksa namun tanpa pertumpahan darah. Langkah ini dikecam habis-habisan oleh komunitas internasional dan disebut ilegal.
Referendum pemisahan Krimea dari Ukraina pun digelar pada Maret. Hasilnya, 97% warga memilih untuk bergabung dengan Rusia. Barat melihat referendum ini tidak sah. Sebab, saat itu Krimea tengah berada di bawah genggaman militer Rusia tanpa pengawasan internasional dan banyaknya laporan intimidasi yang terjadi di Krimea.
Selain itu, referendum tersebut dilakukan hanya dalam beberapa pekan setelah pengumuman, dan ilegal di bawah Undang-undang Ukraina. Komunitas internasional masih mengakui Krimea sebagai bagian dari Ukraina.
Dominasi Rusia atas Ukraina memang sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum Ukraina menyatakan kemerdekaannya.
Berlanjut dari aneksasi Krimea, para separatis yang didukung oleh Rusia, mulai berdemonstrasi terhadap pemerintah Ukraina di kota-kota Ukraina Timur: mulai dari Kota Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Rusia.
Pemerintah Ukraina mengerahkan upayanya untuk melawan aksi dari separatis pro-Rusia. Dilaporkan Vox, pada pertengahan Agustus 2014 Rusia bergerak dari mendukung separatis secara diam-diam, ke mengerahkan pasukan militer Rusia.
Menyusul eskalasi konflik Ukraina dengan separatis pro-Rusia ini, terjadilah Perang Donbass. Donbass adalah wilayah di Ukraina Timur yang meliputi Donetsk dan Luhansk, yang hingga sekarang menjadi wilayah konflik.
Kemudian pada September 2014, perjanjian gencatan senjata antara Ukraina dan separatis pro-Rusia ditandatangani di Ibu Kota Minsk, Belarusia. Negosiator pada perjanjian ini datang dari Ukraina, Rusia, dan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) . Kesepakatan ini dinamakan Protokol Minsk.
2015-2020
Tahun 2015, kembali dilakukan penandatanganan perjanjian gencatan senjata bernama Minsk II. Dari perjanjian ini, ada pertukaran tahanan antara kedua negara.
Sayangnya, kedua perjanjian ini tidak berhasil menghentikan konflik di Donbass.
Memang, pertempuran besar-besaran sudah diredam dengan gencatan senjata ini. Tetapi, Reuters melaporkan, masih terjadi bentrokan sporadis di wilayah konflik ini. Banyak warga sipil, pasukan Ukraina, dan separatis yang tewas terbunuh.
Pada 2019, aktor dan komedian Ukraina, Volodymyr Zelensky, terpilih menjadi presiden. Sejak pemilihannya, Zelensky terus berupaya untuk menyelesaikan konflik yang masih terjadi di Donbass. Salah satunya dengan melakukan pertukaran tahanan antara Ukraina dan Rusia.
Pada 2020, Ukraina dan separatis yang didukung oleh Rusia akhirnya sepakat untuk gencatan senjata secara penuh. Perjanjian ini berlangsung antara negosiator dari Ukraina, Rusia, dan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE).
2021
Tensi antara kedua negara kembali menyita perhatian dunia pada musim semi 2021. Rusia dikabarkan meningkatkan jumlah pasukan di dekat perbatasan Rusia dan Ukraina. Bahkan, jumlahnya hampir sama dengan ketika Rusia menginvasi Krimea pada 2014.
Center for Strategic International Studies (CSIS) melaporkan, otoritas Ukraina memperkirakan pada pertengahan April, pasukan Rusia di dekat perbatasan mencapai 100.000-120.000 orang.
Di bulan yang sama, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengakui memang ada pergerakan pasukan Rusia di wilayah tersebut.
Ia mengatakan, pasukan diarahkan ke perbatasan barat Rusia sebagai bagian dari pemeriksaan kesiapan setelah periode latihan militer musim dingin.
Pengerahan tersebut juga disebut sebagai latihan militer selama tiga pekan untuk menguji kesiapan tempur pasukan Rusia, sebagai respons dari “perilaku mengancam” dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Dalam keterangannya, Shoigu mengatakan formasi itu adalah Combined Arms Armies (Tentara Gabungan Rusia, CAA) 41 dan 58, Divisi Air Assault ke-7 dan ke-76, dan Divisi Airbone ke-98.
Meningkatnya jumlah pasukan Rusia, yang disebut sebagai War Scare, ini membuat Barat khawatir, termasuk AS, NATO, dan Uni Eropa.
Pada 22 April, Shoigu pun mengabarkan akan menarik pasukan dari dekat perbatasan per 1 Mei. Pasukannya, kata Shoigu, telah menyelesaikan “inspeksi” di wilayah perbatasan.
“Saya percaya tujuan dari inspeksi singkat ini telah sepenuhnya tercapai. Para pasukan telah mendemonstrasikan kemampuan mereka dalam membela negara dengan baik,” ujar Shoigu saat itu, dikutip dari Reuters.
Namun, memasuki akhir tahun, jumlah pasukan Rusia yang dikerahkan ke dekat perbatasan kedua negara kembali meningkat. Bahkan, Presiden Zelensky mengatakan saat ini ada 100.000 pasukan Rusia berada di perbatasan.
Jumlah tentara Rusia di perbatasan Ukraina meningkat tajam sejak 3 November. Berdasarkan informasi Kementerian Pertahanan Ukraina, kala itu jumlah tentara Rusia di perbatasan hanya sekitar 90 ribu.
Masifnya pergerakan tentara Rusia ke perbatasan Ukraina memicu kekhawatiran akan kemungkinan serangan.
NATO sudah meminta Moskow untuk tidak memicu ketegangan dengan Ukraina. Namun, Rusia tidak mengindahkan saran tersebut.
Moskow justru balik menuduh Ukraina, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya atas "perilaku yang menunjukkan destabilisasi", termasuk di wilayah Laut Hitam. Laut Hitam berlokasi di sebelah selatan Ukraina.