Kepala BGN: Kami Belum Punya Infrastruktur, Butuh Rp 6 T Buat Pembangunan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, membeberkan kendala yang dihadapi oleh lembaga yang baru didirkan era Presiden Prabowo ini. Dadan menyebut, BGB belum memiliki infrastruktur sendiri.

Infrastruktur yang dipakai BGN masih bekerja sama dengan mitra makan bergizi gratis. Dia mengatakan, bakal membangun 1.542 pusat BGN pada tahun ini dengan alokasi Rp 6 triliun.

“Bapak-Ibu ketahui, Badan Gizi belum memiliki infrastruktur yang dimiliki sendiri. Karena kami baru mendapat anggaran dan anggarannya baru dibuka blokirnya,” tutur Dadan dalam rapat bersama Komite III DPD, di Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (21/1).

“Kami belum melakukan tender karena harus membeli tanah. Kami akan membangun 1.542 di tahun 2025 senilai Rp 6 triliun. Yang baru akan kami tanderkan dan baru selesai Agustus untuk digunakan,” sambungnya.

Suasana Ruang Rapat Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), di Ruang Rapat Kutai III, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (21/1/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Dadan melanjutkan, pada mulanya BGN akan mengelola dana keuangan tersebut secara mandiri. Namun, saran dari Kementerian Keuangan pengelola keuangan harus berasal dari PNS.

Sementara anggota BGN belum berstatus PNS. Dadan mengatakan, akan memperjuangkan para pegawainya untuk menjadi P3K pada bulan April 2025.

“Pegawai badan gizi ini masih belum PNS yang masih akan kami perjuangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau PPPK yang baru akan keluar di bulan April,” ungkap dia.

Seorang ibu menyuapi anaknya saat pelaksaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Ciracas, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Saat ini, Dadan menjelaskan, pola pendanaan MBG masih dibantu oleh APBN dengan mengirimkannya ke yayasan yang menjadi mitra program.

“Jadi pola pendanaan yang sekarang berlaku adalah pola pendanaan bantuan pemerintah di mana keuangan langsung dicairkan ke rekening kelompok masyarakat atau ke perseorangan atau ke yayasan,” imbuhnya.