Kepala BNPB: Ada Masyarakat yang Mau Hunian Sementara Mandiri

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Pekerja membangun rumah hunian Danantara, Aceh Tamiang, 1 Januari 2026. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Pekerja membangun rumah hunian Danantara, Aceh Tamiang, 1 Januari 2026. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan ada beberapa korban bencana Sumatera yang ingin memiliki hunian sementara secara mandiri.

"Kemudian hunian sementara juga, Bapak, kami laporkan, banyak masyarakat juga yang ingin hunian sementara mandiri, Bapak," kata Suharyanto dalam rapat koordinasi di Aceh Tamiang, Kamis (1/1).

Presiden Prabowo memimpin langsung rapat koordinasi saat tinjau pembangunan Rumah Hunian Danantara, Aceh Tamiang, 1 Januari 2026. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Suharyanto menjelaskan, hunian sementara biasanya dibangun pada suatu titik yang telah ditentukan. Namun, beberapa masyarakat tersebut meminta agar pembangunannya dilakukan di tempat lain.

"Jadi tidak mau masuk dalam satu titik yang ditentukan. Ini pun kami layani, Bapak. Jadi di titik-titik yang masyarakat terdampak, rumahnya rusak, rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah, Bapak. Ini sudah mulai dibangun," paparnya.

"Dari BNPB tersebar ada 450 unit," tambah Suharyanto.

Presiden Prabowo memimpin langsung rapat koordinasi saat tinjau pembangunan Rumah Hunian Danantara, Aceh Tamiang, 1 Januari 2026. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Hari ini, 600 uni hunian sementara juga sudah diserahkan Danantara kepada pemerintah daerah. Ini semakin menambah jumlah hunian yang bisa dipakai warga.

"Jadi per hari ini yang terbangun adalah 1.050 unit, Bapak," ungkap Suharyanto.

Pekerja membangun hunian sementara (huntara) untuk korban bencana banjir bandang di Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Minggu (28/12/2025). Foto: ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Suharyanto menambahkan, ada juga sejumlah korban terdampak yang menolak mendapatkan hunian dari pemerintah. Mereka yang menolak pun akan mendapat kompensasi berupa uang.

"Per kepala keluarga mendapat anggaran per bulan Rp 600.000 kali 3 bulan, Bapak. Desember, Januari, Februari, sudah tersalur sebesar 11.414 orang," beber dia.

"Jadi jumlah yang sudah disalurkan Rp 20.545.200.000," sambung dia.