Kepala BNPB: Ada Pejabat Daerah yang Kurang Peduli dengan Karhutla
PerbesarKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo, meminta seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah bersikap kooperatif dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
Doni menyayangkan ada sejumlah laporan yang menyebutkan beberapa pejabat daerah kurang peduli dengan wilayahnya sendiri.
“Adanya sikap kurang peduli dari sejumlah pejabat negara, tetapi rata-rata adalah pejabat pemimpin setingkat kabupaten/kota di daerah. Ini adalah keluhan dari unsur komandan di lapangan,” ujar Doni saat konferensi pers update penanganan karhutla di BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (14/9).
“Bahkan ada yang undangan rapat tidak hadir. Padahal kita semua tahu penyebab kebakaran hutan adalah manusia, 99 persen adalah manusia,” tegasnya.
Doni juga mengapresiasi kerja sama antara pemerintah pusat dan lembaga terkait yang cukup baik dalam menangani kebakaran hutan. Menurutnya, rapat antara BNPB, pemerintah pusat, dan lembaga terkait hampir dilakukan setiap minggu.
“Kemudian kita juga melihat bahwa sinergitas di tingkat pusat sudah bersifat baik.Artinya di KLHK dan Mabes TNI dan polisi dan komponen yang ada sudah berusaha dengan baik, dan kita rapat itu hampir tiap minggu,” ujarnya.
Doni menyebutkan luas karhutla di Indonesia dalam kurun Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare. Masalah kebakaran hutan, kata Doni, tidak mungkin hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat saja.
Untuk itu, Doni meminta kepada seluruh jajaran, khususnya pada pejabat-pejabat di daerah mulai dari bupati, wali kota, camat, lurah, hingga RT/RW turut ikut melakukan upaya pencegahan dan pengendalian karhutla.
“Jadi apa yang saya sampaikan mengharapkan kerja sama dari semua komponen terutama bapak-bapak bupati dan lurah dan kepala desa untuk lebih giat mencegah terjadi kebakaran,” ujar Doni.