Kepala BPIP Pamer Pendidikan soal Polemik Jilbab Paskibraka, Komisi II Murka

10 September 2024 18:23 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Selasa (10/9). Dalam rapat tersebut, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi dicecar terkait polemik lepas hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara.
ADVERTISEMENT
Salah satu anggota Komisi II yang mencecar adalah Guspardi Gaus. Selain Gaus, Anggota Komisi II di rapat tersebut juga mencecar terkait hal yang sama.
“Tolong juga ini diklarifikasi surat itu apakah memang benar belum dicabut atau bagaimana status dari pada persoalan dinamika menurut hemat saya sesuatu yang tidak kondusif,” ujar Guspardi.
Presiden Joko Widodo didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno dan Menpora Dito Ariotedjo berjalan setibanya untuk berfoto bersama anggota Paskibraka 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO
Menjawab hal tersebut, Yudian berdalih dalam surat edaran yang dikeluarkan BPIP, tidak ada klausul wajib melepas hijab bagi Paskibraka saat pengukuhan. Namun, dalam surat pernyataan itu, ada klausul untuk mematuhi dan melaksanakan terkait aturan berpakaian.
“BPIP menghormati dan menghargai keyakinan setiap umat manusia Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa,” kata Yudian.
“Di dalam peraturan termasuk di dalam gambar-gambar tidak ada larangan Untuk melepaskan jilbab,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
Yudian kemudian memamerkan latar belakang pendidikannya yang merupakan lulusan pesantren. Bahkan, di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II, Yudian menyebut dirinya adalah seorang santri yang berprestasi.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, saat diwawancarai wartawan usai konferensi pers persiapan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Dumai Country Club (DCC), Bukit Mayang, Komplek Perumahan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai, Riau, Kamis (30/5/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
Tak hanya itu, Yudian membicarakan dirinya yang lulus dari Universitas berlatar belakang Islam hingga mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi ke universitas luar negeri.
“Ketika saya kuliah saya pernah menerjemahkan lebih dari 50 buku Arab, Inggris, Prancis ke Indonesia, dan kemudian saya terpilih menjadi salah satu peraih beasiswa untuk kuliah di Kanada program MA dan doktor,” ujarnya.
“Mungkin saya tegaskan sekali lagi, saya mungkin baru satu-satunya dosen PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) yang bisa masuk fakultas hukum Harvard the best law school on earth. Dan saya pernah menjadi Dekan fakultas Syariah, Rektor IAIN Sunan Kalijaga,” sambungnya.
Suasana rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Komisi II DPR Meradang

ADVERTISEMENT
Penjelasan Yudian tersebut lantas mendapat respons keras dari Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Ia menyayangkan sikap Yudian yang tidak hadir saat diundang rapat bersama Komisi II.
Doli meminta Yudian cukup menjawab singkat apa yang ditanya Komisi II. Tidak perlu melebar sampai masalah lain terutama pendidikan pribadi.
“Soal kemarin yang Paskibraka itu kayak apa, ya bapak tinggal jelaskan, bahwa itu tidak benar atau benar tapi khilaf, atau tidak benar tapi implementasinya salah, sudah cukup,” ujar Doli.
Yudian lantas menjawab terkait Paskibraka yang melepas hijab itu tidak benar. Ia mengatakan tak pernah ada paksaan secara pribadi.
"Jadi begini, kalau soal Paskibraka itu tidak benar karena saya, jadi tidak benar karena saya juga tidak pernah melakukan pemaksaan secara pribadi, itu sudah mekanisme yang panjang, cuma ada barangkali pengamat yang melihat itu kemudian memviralkan," jelas dia.
ADVERTISEMENT
"Jadi BPIP Tidak seperti yang ada di laporan, mohn izin tadi Pak Gaus menanyakan, kami siapkan akan kami evaluasi," tambah dia.
Yudian juga meminta maaf karena tidak datang beberapa kali di rapat Komisi II. Alasan dia tak hadir adalah karena sakit.
“Waktu kami di IKN itu kan kami terserang diare termasuk saya sendiri, bahasa anunya kurang fit. Saya mengambil sikap dan saya mohon maaf,” tutup Yudian.