Kepala BPJPH: Ada Oknum Getok Satu Warteg Rp 10 Juta Buat Dapat Sertifikat Halal

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, mengungkap sejumlah hambatan yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi sertifikasi halal. Ada saja oknum yang bermain dan membuat para pelaku usaha mundur.

“Kenapa nggak tertib halal? Karena ada oknum yang menggetok bayaran halal dengan yang tinggi. Saya sudah survei di warteg. Kami kumpulkan 100 pengusaha warteg, kami kumpulkan di Jakarta Utara dengan budget alakadarnya, kami kumpulkan di kecamatan, cari gratisan,” kata Haikal Hasan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (5/2).

“Dari 100 itu mereka bilang kami mau pak sertifikat halal, tapi kami diminta satu warteg Rp 10 juta. Itu menjadi PR kami,” sambungnya.

Haikal menegaskan ini sangat berbeda dengan aturan yang berlaku. Selama ini, BPJPH tidak memungut biaya untuk penerbitan sertifikat halal.

“Sementara kami ingin lakukan gratis,” ucapnya.

Sejumlah warga makan di warteg di Jakarta, Kamis (22/2/2024). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Haikal mengatakan, imbas dari tidak tertib halal ini menjadikan Indonesia menduduki posisi 8 negara penghasil produk halal. Kalah dengan China yang menduduki puncak klasemen.

“Soal kepatuhan ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena kita hari ini negara nomor 8 penghasil produk halal dengan angka USD 13 miliar. Nomor satunya siapa? China. China mampu mengekspor produk halalnya, kalau kita 13 dia 31, USD 31,8 miliar,” pungkasnya.

“Kenapa artinya? Karena China lebih tertib halalnya dari kita. Sebenernya, kita itu lebih dari itu. Hitungan saya menembus sampai USD 40-50 miliar,” tambahnya.