Kepala BPOM Bertemu Jaksa Agung: Saya Ingin Bangun Lembaga Bebas Mafia

Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kejagung, Jakarta pada Rabu (11/12/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut ingin lembaganya bebas korupsi hingga bebas mafia. Untuk mencapainya, ia menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung.

Ia pun bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta pada Rabu (11/12). Bebasnya BPOM dari korupsi dan mafia, menurut Taruna, adalah tekadnya sebagai Kepala BPOM baru.

“Sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang baru, di bawah kepemimpinan saya kami bertekad membangun kelembagaan yang bersih, bebas korupsi, bebas mafia, bebas pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat, rakyat Indonesia baik secara kelembagaan, secara pribadi, dan sebagainya,” ujarnya usai pertemuan.

Salah satu bentuk kerja samanya adalah permintaan Taruna kepada Kejaksaan Agung untuk memberikan pengarahan kepada deputi penindakan BPOM dalam konteks penyidikan.

“Kemudian deputi empat adalah deputi penindakan. Di situ ada kita punya intelijen, cegah tangkal, cyber, dan penyidikan,” ucapnya.

“Nah, dalam konteks penyidikan ini tentu kami sangat membutuhkan bimbingan dari kejaksaan karena penyidik tentu kita paham dalam semua masalah hukum, penyidik sangat penting,” tambahnya.

Taruna menjelaskan bahwa di BPOM terdapat berbagai macam kerawanan yang salah satunya adalah soal sertifikasi. Maka, ia juga membutuhkan bantuan Kejaksaan Agung dalam masalah ini.

“Surat keterangan izin ekspor, surat keterangan izin impor, dan sebagainya ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus. Karena yang namanya sertifikasi memiliki kerawanan berbagai macam hal,” ujarnya.

“Maka pengawalan dalam konteks bantuan, support, dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari Kejaksaan Agung,” ucapnya.

Di sisi lain, Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Taruna kali ini dalam rangka sinergitas kedua lembaga dalam masalah pidana, perdata, dan hukum tata usaha negara.

“Pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM baik itu secara masalah-masalah kepidanaan maupun masalah-masalah perdata dan tata usaha negara. Dan banyak hal yang kami tukar pikiran dan rencana ke depan,” ujar Burhanuddin setelah pertemuan.

Salah satu rencana ke depan yang dimaksud, menurut Taruna, adalah tugas dari presiden Prabowo Subianto kepada BPOM untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis.

“Kita tahu (Makan Bergizi Gratis) mulai berlaku tanggal 2 Januari dengan budget yang sangat besar. Dan kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini,” jelasnya.

“Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” pungkasnya.