Kepala BPOM Undang KPK Berkantor di BPOM, Lakukan Pengawasan

Ilustrasi KPK. Foto: Shutterstock

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/2). Kedatangan ke lembaga antirasuah itu untuk mewujudkan tekad BPOM sebagai lembaga yang bersih dan bebas korupsi.

Lewat kunjungannya itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar meminta dan mengundang pimpinan KPK untuk berkantor di BPOM.

"Bahwa saya bersama seluruh pimpinan di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan pegawai Badan POM, ingin bertekad menjadi lembaga yang bersih, lembaga yang bebas korupsi," kata Taruna kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/2).

"Nah, caranya bagaimana? Kami mengundang, tadi dengan Ketua KPK dan seluruh pimpinan, untuk berkantor di Badan Pengawas Obat dan Makanan," ungkapnya.

Taruna menjelaskan, bahwa saat ini BPOM ingin mewujudkan tekad tersebut secara maksimal. Ia menyebut, tekad itu diperlukan lantaran BPOM memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan negara.

Namun, di balik itu, Taruna juga menjelaskan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan hingga tindakan gratifikasi oleh pegawai hingga pimpinan BPOM saat bertugas.

"Kita tahu dalam konteks kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan itu memiliki kontribusinya kepada negara kita hampir Rp 6 ribu triliun kemudian ratusan triliun hubungannya dengan kosmetik, suplemen, dan obat-obatan," tuturnya.

"Kita memiliki potensi besar dalam konteks kontribusi keuangan negara, berarti juga punya potensi mengalami apa yang kita sebut dengan kemungkinan gratifikasi, kemungkinan penyelewengan-penyelewengan lain, dan mungkin korupsi," imbuh dia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Senin (4/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Dalam kesempatan itu, Taruna juga mengungkapkan bahwa permintaan tersebut sudah disepakati. Namun, teknis pelaksanaannya belum diketahui detail lebih lanjut.

"Dan itu sudah ditanggapi positif oleh Ketua KPK dan akan ditindaklanjuti oleh kedeputian yang terkait," ucap dia.

"Sepakatinnya bagaimana, apakah langsung harus berkantor dia di sana, apakah per bulan, atau per tiga bulan, itu yang belum kita realkan," sambungnya.

Untuk itulah, Taruna menekankan keseriusan tekadnya membawa lembaga yang dipimpinnya itu mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan mendatangi komisi antirasuah.

Ia juga menyebut bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Aspek pencegahan korupsi itu pun kemudian turut disampaikan kepada pimpinan KPK.

"Jadi sebelum itu terjadi, kita bertekad. Dan tekad itu kami buktikan dengan datang pada hari ini langsung ke KPK dengan seluruh pimpinan yang ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai manifestasi bahwa badan pengawas obat makanan betul-betul bertekad," kata dia.

"Bukan sekadar di lipskin. Kami bertekad menjadi lembaga yang bersih," sambungnya.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Ruang Konferensi Pers Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa pertemuan itu juga menekankan peran strategis BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi dan industri di Indonesia.

Untuk itu, pemetaan potensi korupsi dan penyimpangan juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Sebagai lembaga pengawas, BPOM bertugas memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Namun, potensi penyimpangan dalam pengawasan tetap menjadi tantangan yang harus ditindak tegas," ucap Tessa dalam keterangannya, Senin (3/2).

Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah hal lainnya. Di antaranya, penambahan jumlah Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) di lingkungan BPOM sebagai komitmen integritas hingga review memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak.

Adapun dalam pertemuan itu, pimpinan KPK yang hadir yakni Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo.

Mereka juga didampingi oleh Sekjen KPK Cahya Harefa, Deputi Penindakan Rudi Setiawan, Deputi Korsup Didik Agung Wijanarko, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, dan Deputi INDA Eko Marjono.