Perangkat Desa Geruduk Gedung DPR, Minta Diangkat Jadi ASN dan Jaminan Pensiun
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarMassa dari perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar demo di depan Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).
Pantauan kumparan di lokasi, massa sudah memenuhi gedung DPR/MPR sejak sekitar pukul 08.00 WIB. Mereka tiba menggunakan pakaian cokelat khas PNS sambil membawa sejumlah atribut penolakan terkait masa jabatan kepala desa.
Perangkat desa membawa beberapa tuntutan yang disampaikan dalam orasi maupun spanduk-spanduk yang dibawa. Di antaranya dalam spanduk PPDI Kab. Blitar: Menolak masa jabatan perangkat desa sama dengan kepala desa, dan meminta memperjelas status perangkat desa menjadi ASN.
Dalam spanduk lain yang dibawa perangkat desa dari Kabupaten Tebo, ada 4 tuntutan, yaitu:
Segera terbitkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Nasional
Gaji Siltap dan tambahan gaji 13 dan 14 dari APBN langsung
Jaminan pensiun perangkat desa
Kembali khittah penggunaan dana desa sesuai kondisi desa masing-masing
Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima aparat kepolisian, jumlah massa yang akan datang sebanyak 100 ribu peserta.
"Kalau dari pemberitahuan sampai 100 ribu, saat ini masih berjalan sementara masih kisaran 5 ribu terlihat," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin.
Polisi sudah disiagakan untuk mengamankan aksi demo ini. Sebanyak 1.713 personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan aksi ini.
"1.713 Personel untuk pengamannya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya.
Dia mengimbau agar para peserta aksi menyampaikan aspirasinya dengan tertib.
"Imbauan agar tertib dan menghargai juga hak-hak masyarakat secara umum khususnya pengguna jalan umum lainnya untuk bisa menjalankan aktivitasnya hari ini. Polri akan mengamankan untuk memberikan pelayanan dalam penyampaian pendapat saudara saudara dari elemen Persatuan Perangkat Desa Indonesia," katanya.
Polisi juga memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup jalur lambat di depan Gedung DPR. Masyarakat pun diimbau untuk menjauhi kawasan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi disebut sudah menyetujui agar masa jabatan kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Namun Jokowi menyebut Revisi UU Desa diserahkan ke DPR.
Perpanjangan masa jabatan kades ini menuai kritik luas karena dianggap membuka peluang untuk korupsi dan mengkhianati demokrasti.