Kepala PPATK: Lebih dari 1.000 Orang di DPR-DPRD Main Judi Online

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Rapat Koordinasi PPATK Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, (19/1/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan ada lebih dari 1.000 orang di lingkungan legislatif yang bermain judi online. Seribu anggota itu bertugas di DPR, DPRD, hingga sekretariat dan kesekjenan.

"Apakah ada anggota legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang [Anggota legislatif pusat dan daerah main judi online]. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama sekretariat, kesekjenan, ada," kata Ivan dalam Rapat Kerja Komisi III dengan PPATK di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6).

Ivan menuturkan, ada lebih dari 63 ribu transaksi judi online yang terjadi di lingkungan DPR, DPRD, hingga kesekjenan. Dari jumlah itu, ada sekitar tujuh ribu transaksi judi online yang terdeteksi dilakukan di lingkungan DPR RI.

"Untuk di sini saja yang aktif saja, kalau boleh saya sampaikan ada sekitar 7.000 sekian [transaksi]. Kami hanya bisa sampaikan yang 7.000 sekian ini aja kan? Enggak yang se-Indonesia tadi kalau dari sisi MKD-nya. Kami akan klaster lagi terkait dengan datanya," tutur Ivan.

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Jika ditotal se-Indonesia, nilai transaksi uang judi online yang melibatkan lingkungan legislatif mencapai hingga Rp 25 miliar. Masing-masing transaksi bernilai antara ratusan ribu hingga miliaran rupiah.

"[Rp 25 miliar] enggak [transaksi per orang], agregat keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat perputarannya sampai ratusan miliar juga," terang Ivan.

Hal tersebut pun menuai reaksi dari anggota DPR, salah satunya dari anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil, ia meminta agar bukan hanya legislatif saja yang diungkapkan.

"Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan, eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif, bagaimana putaran di sana, di eksekutif, yudikatif? Jangan-jangan memang [judi online] sudah merambah ke semua cabang kekuasaan," ujar Nasir.