Keponakan Prabowo soal Koalisi Permanen: Demokrasi RI Beda, Elite Harus Bersatu

18 Februari 2025 16:01 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusomo di tempat Rapimnas Gerindra, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusomo di tempat Rapimnas Gerindra, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati, menjelaskan soal tawaran dari Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terkait koalisi permanen.
ADVERTISEMENT
Keponakan Prabowo ini mengatakan, pernyataan Prabowo itu merupakan sebuah harapan. Ia menilai, kondisi demokrasi Indonesia berbeda sehingga para elite harus bersatu.
“Ya itu sebenarnya (koalisi permanen) tentunya harapan ya. Harapan karena kita punya sistem demokrasi yang berbeda dari negara lain, yang di mana harus adanya persatuan antara para elite,” kata Sara, sapaan akrabnya, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/2).
“Dan itu merupakan harapan dari Pak Prabowo, bukan hanya sebagai Presiden tapi juga saat itu berbicara sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra,” tuturnya.
Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wacana pembentukan koalisi pemenangan Prabowo saat Pilpres 2024 lalu menjadi koalisi permanen muncul setelah silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang sehari setelah Prabowo terpilih kembali menjadi Ketum Gerindra periode 2025-2030.
ADVERTISEMENT
Menurut Sara, tidak ada yang salah jika ditinjau dari segi demokrasi Indonesia. Ia menjelaskan sejak awal bentuk demokrasi di Indonesia berbeda dengan di luar negeri, yaitu tidak mengenal oposisi.
“Perlu dipahami teman-teman media dan juga masyarakat, bahwa sekali lagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini berbeda. Kita menganut musyawarah mufakat yang artinya apa? Harus ada konsensus,” kata putri Hashim Djodjohadikusumo yang merupakan adik dari Prabowo ini.
“Jadi kalau kita bicara check and balance DPR dengan yang namanya eksekutif itulah check and balance. Di mana kami sebagai wakil rakyat tugas kami adalah untuk mengawasi bahwa apa yang sudah kami undang-undangkan terimplementasi dengan baik,” pungkasnya.