Kepsek Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 510 Juta

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupy Indahsari, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 510 juta dalam sidang vonis kasus kekerasan dan penelantaran anak Daycare Little Aresha Yogyakarta di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam sidang yang dipimpin Sunaryanto selaku ketua majelis hakim, Anita divonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 800 juta.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Anita dibebaskan dari dakwaan kedua tentang perlindungan konsumen. Namun, dakwaan kesatu dan ketiga tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan perlindungan anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.
"Menyatakan terdakwa Anita Palupy Indahsari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin dan turut serta menempatkan, membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran yang dilakukan secara berlanjut dan turut serta membiarkan dilakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu, ketiga pertama, dan ketiga kedua," kata majelis hakim.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 510.000.000," ujarnya.
Denda itu harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap.
Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa atas izin ketua pengadilan negeri.
"Menetapkan apabila penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan, pidana denda diganti dengan pidana penjara pengganti selama 141 hari," katanya.
Hal yang Memberatkan dan Meringankan
Dalam sidang tersebut, majelis hakim turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan Anita.
Hal yang memberatkan adalah Anita membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak yang diasuh sehingga mengakibatkan anak-anak asuh yang menjadi korban mengalami trauma psikis.
"Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya. Kemudian, terdakwa juga belum pernah dihukum.
Tidak Dijatuhi Restitusi
Selain itu, dalam putusan tersebut, Anita tidak dijatuhi hukuman membayar restitusi. Sebelumnya, JPU menuntut Anita membayar restitusi atau ganti rugi kepada 83 anak korban sebesar Rp 425.055.436,60.
Dalam sidang tersebut, majelis hakim mempertimbangkan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan hanya digaji Rp 3 juta per bulan sehingga tidak membebankan restitusi kepada Anita.
Majelis hakim menyatakan fakta terdakwa adalah kepala sekolah yang digaji yayasan, sementara pengelolaan uang SPP dan lain sebagainya dikelola yayasan, dalam hal ini pemilik yayasan, yaitu Diyah Kusumastuti. Dengan demikian, yang banyak menikmati pengelolaan uang adalah Diyah.
"Dengan kedudukan sebagai kepala sekolah serta digaji Rp 3 juta, dengan beban ekonomi menghidupi anak dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga menurut majelis hakim terdakwa tidak layak untuk dijatuhi restitusi," katanya.
Anita dan JPU Pikir-pikir
Menanggapi putusan ini, Anita menyatakan masih pikir-pikir.
"Yang Mulia, kami minta waktu untuk pikir-pikir," kata Anita.
Hal serupa juga disampaikan JPU atas putusan ini. "Kami pikir-pikir," kata JPU.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupy Indahsari, dituntut hukuman penjara selama 10 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (15/10) lalu.
Dalam tuntutannya, JPU menilai perbuatan Anita telah memenuhi unsur Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 77B juncto Pasal 76B tentang penelantaran anak, Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C tentang kekerasan anak, atau Pasal 77 juncto Pasal 76A UU Perlindungan Anak tentang diskriminasi anak.
Tak hanya itu, Anita juga dituntut membayar denda sebesar Rp 800 juta, yang harus dilunasi dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tak dibayar, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda atas izin Ketua Pengadilan Negeri dengan bantuan kantor lelang negara.
Jika ternyata penyitaan tak mencukupi, denda diganti dengan pidana kurungan selama 170 hari.
Selain itu, Anita dituntut membayar restitusi atau ganti rugi kepada 83 anak korban sebesar Rp 425.055.436,60 dari total Rp 2.125.127.183 sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Sama seperti denda, restitusi harus dibayar dalam kurun waktu sebulan setelah putusan. Jika tak dibayar, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda.
