Keputusan PSBB (Lagi) Ada di Tangan Pemerintah Pusat, Bukan Jakarta atau Daerah

Petugas gabungan mengatur lalu lintas kendaraan dari luar kota saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pasteur, Bandung, Jawa Barat. Foto: M Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Dorongan kepada pemerintah untuk mengambil sikap lebih tegas terkait penanganan COVID-19 terus bergulir. Terlebih di tengah lonjakan COVID-19 setelah Lebaran yang belum reda, kasus corona di Indonesia sudah tembus 2 juta jiwa per Senin (21/6).

Sejumlah ahli hingga anggota DPR berpendapat sudah saatnya pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mereka berpendapat PSBB terbukti lebih efektif menekan corona pada lonjakan di Januari-Februari lalu dibandingkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Dr. dr. Agus Dwi Susanto Sp.P(K) berpendapat PPKM Mikro yang saat ini diterapkan kurang tepat untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 saat ini.

"Jadi yang kita cermati adalah PPKM mikro. Sebenarnya kalau PPKM mikro saya kira kurang tepat, yang lebih tepat PPKM luas seperti PSBB tahun lalu. Jadi itu kalau dibuat, dampaknya dapat mengurangi transmisi [COVID-19] di masyarakat menurun. Jadi lebih tepat PPKM skala luas atau PSBB skala luas," kata Agus dalam jumpa pers virtual, Jumat (18/6).

Foto udara kendaraan melintas di Tol Cawang-Grogol, Jakarta, Minggu (11/10). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Puan Juga Setuju PSBB

Selain Agus, permintaan PSBB juga datang dari Ketua DPR Puan Maharani. Puan berpandangan pemerintah harus menekan tombol bahaya dan PSBB dapat menjadi salah satu upaya untuk pengendalian penyebaran virus.

Dia mengusulkan PSBB diterapkan di daerah yang menjadi zona merah corona. Sementara untuk daerah lainnya dapat diketatkan dengan PPKM berbasis mikro.

“Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 yang makin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah," kata Puan, Senin (21/6).

PSBB Diatur UU

PPKM mikro saat ini diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021. Kebijakan ini mengatur pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan keputusan kepala daerah, sehingga kebijakan ini bisa disesuaikan dengan ketentuan masing-masing daerah.

Di dalam PPKM Mikro juga diatur terkait pembatasan-pembatasan di zona merah. Namun, lingkupnya lebih kecil setara RT/RW atau desa, bukan kabupaten/kota.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau PPKM mikro di Desa Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, (19/2). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sementara PSBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sejumlah pihak termasuk para tokoh penting menilai kebijakan PSBB akan lebih menyeluruh dan lebih ketat dibandingkan PPKM mikro.

Namun, kini keputusan PSBB adalah keputusan pusat, bukan Jakarta atau daerah. Hal ini juga telah disampaikan oleh Wagub DKI Riza Patria.

Suasana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO

"Dulu kewenangannya [tarik rem darurat] ada di daerah. Sekarang kewenangan ada di Pusat, sudah ada aturannya," kata Wagub DKI Jakarta Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota, Senin (21/6) malam.

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan ikut apa pun arahan dari pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah pusat sudah memutuskan untuk pengetatan PPKM Mikro sebagai upaya untuk menekan laju corona yang belum juga mau turun sejak libur lebaran.

"Sejak adanya PPKM semuanya dikoordinasikan lewat pemerintah pusat dan itu sangat baik. Sehingga antardaerah bisa saling menolong, bisa membantu, bisa bersinergi dengan baik," ucap Riza.