Kerja Sama dengan Kejagung, BPOM Akan Jaga Makan Bergizi Gratis dari Korupsi

12 Desember 2024 3:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kejagung, Jakarta pada Rabu (11/12/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kejagung, Jakarta pada Rabu (11/12/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan
ADVERTISEMENT
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapatkan tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal berjalannya program makan bergizi gratis. Salah satu yang dijaga adalah potensi korupsi dalam perjalanan program ini.
ADVERTISEMENT
Kepala BPOM Taruna Ikrar pun bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk bekerja sama menjaga program tersebut.
Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya yang disebut dengan makan siang bergizi atau makan siang bergizi ini. Kita tahu mulai berlaku tanggal 2 Januari dengan budget yang sangat besar,” ujar Taruna usai pertemuan di Kejagung, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/12).
“Dan kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” tambahnya.
Taruna menyebut untuk menjaga program tersebut dari mafia korupsi, dibutuhkan mentoring dari Kejaksaan Agung, serta Kejaksaan Tinggi untuk tingkat daerah.
ADVERTISEMENT
“Untuk mencapai bebas korupsi dengan Tipoksi bebas mafia dan sebagainya, maka pengawalan dalam konteks bantuan, support, dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari Kejaksaan Agung. Tentu di daerah dengan Kejaksaan Tinggi dan sebagainya,” ucapnya.
Kerja sama Kejagung dan BPOM ini, menurut Taruna, adalah bentuk komitmennya sebagai kepala BPOM yang baru untuk membuat lembaganya menjadi lembaga anti korupsi.
“Untuk menunjukkan komitmen besar kami bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan ingin menjadi lembaga yang anti korupsi, lembaga negara yang bebas dari mafia untuk sama-sama menyelamatkan keselamatan bangsa,” ujarnya.
“Bukan hanya dalam konteks anggaran, tapi Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengawasi hajat hidup orang banyak, termasuk kesehatannya,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT