Ketemu Bos S&P, Luhut Minta Rating Investasi RI Naik Lagi Tahun Depan

Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, meyakini lembaga pemeringkat Standard and Poors's (S&P) akan kembali menaikkan satu tingkat rating layak investasi Indonesia pada tahun depan. Sebab menurut dia, seluruh sektor indikator perekonomian Indonesia saat ini membaik.

Saat ini, S&P memberikan peringkat Indonesia menjadi layak investasi (BBB-). S&P menganggap ruang fiskal Indonesia saat ini cukup longgar, sehingga ancaman defisit anggaran bisa ditekan untuk mengurangi rasio utang Indonesia.

Luhut menjelaskan, pihaknya bertemu dengan petinggi S&P beberapa waktu lalu untuk meminta menaikkan rating Indonesia menjadi BBB. Sebab, ada 20% rakyat Indonesia saat ini berada di bawah garis kemiskinan.

"Saya diminta Tito (BEI) untuk ketemu S&P di New York, kami bicara satu jam, saya jelasin ke dia (petinggi S&P) kenapa kamu belum naikin BBB? Dia kasih begini begitu," ujar Luhut dalam sambutannya di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat (20/10).

Menurut Luhut, jika lembaga pemeringkat menaikkan rating layak investasi, maka bukan hanya berdampak pada perekonomian, tapi juga pada keamanan suatu negara.

"Kami ada 20% masyarakat di bawah kemiskinan. Ini kalau tidak kami takel akan jadi radikal. Karena kemiskinan, karena pendidikan, pemerataan tidak terjadi. Anda (S&P) berarti ikut dalam mendorong radikalisme di Indonesia, langsung saja dia empat minggu kemudian dia berikan investment grade," katanya.

"Sekarang dia (petinggi S&P) kontak saya lagi, dia mau BBB tanpa minus," tambahnya.

Meski demikian, Luhut belum dapat memastikan kapan tepatnya S&P akan menaikkan kembali rating layak investasi Indonesia.

"Menurut saya pribadi peluang itu ada. Apakah terjadi di tahun depan, awal atau akhir. Sekarang semua angka-angka indikator ekonomi kita bagus kok," ucap Luhut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati mengatakan selain ekonomi, lembaga pemeringkat juga fokus pada keamanan, politik, dan kepastian hukum. Menurut dia, agar lembaga pemeringkat mau menaikkan lagi rating Indonesia, maka setiap institusi harus menjaga efisiensi dan kredibilitasnya.

"Untuk mencapai itu tidak hanya dari sisi moneter dan fiskal, tapi ini akan sustain kalau Indonesia bisa jaga masing-masing institusi yang bersih dan efisien adalah sarana pembangunan yang inklusif. Maka institusi ini punya tata kelola yang akuntable," ujar Sri Mulyani.