Ketua Banggar DPR Minta Batalkan Pengadaan Gorden Rumah Dinas Rp 43,5 M: Malu

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: DPR RI

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menanggapi pengadaan dan pemilihan pemenang tender gorden rumah dinas DPR oleh Setjen DPR RI yang mencapai Rp 43,5 miliar.

Said mengatakan, sebenarnya dari sisi transparansi, seluruh aspek sudah terpenuhi. Namun karena sudah menuai polemik di tengah masyarakat, sebaiknya proyek itu dibatalkan.

"Menurut hemat saya, melihat kecenderungan masyarakat terhadap gorden 40 rumah jabatan anggota DPR Rp 43,5 miliar, dari sisi proses transparansi semua terpenuhi," kata Said kepada wartawan, Kamis (12/5).

"Namun sekarang sudah menjadi pro dan kontra, bukan masalah transparansi, bukan persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan," tambah dia.

Kondisi gorden lama di rumah dinas anggota DPR. Foto: Dok. Istimewa

Ia menilai pengadaan gorden ini tidak tepat dilakukan saat ini karena masih banyak masyarakat kesulitan ekonomi. Sehingga ia meminta agar proyek ini dibatalkan saja.

"Namun seakan-akan dalam tanda kutip ini melukai hati masyarakat kita di tengah pandemi. Hemat saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas mengatakan ke publik bahwa 43,5 miliar itu untuk gorden rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja," jelas dia.

Politikus PDIP ini berpandangan, proyek gorden rumah dinas DPR lebih baik dibatalkan karena sudah tak memenuhi manfaat. Menurutnya, anggota DPR juga tak mengetahui bagaimana proses penganggaran yang dilakukan dalam proyek tersebut.

"Karena pada akhirnya tidak memenuhi manfaat dan bahkan kalau kalau setiap anggota ditanya pasti juga tidak tahu proses itu yang terjadi, bagaimana proses yang terjadi di penganggaran," ucap Said.

"Barang kali saya sebagai Ketua Banggar besarannya pasti tahu dan saya ikut bertanggung jawab, dan kemudian proses satuan tiganya di Kesekjenan dengan BURT," tuturnya.

Kondisi gorden lama di rumah dinas anggota DPR. Foto: Dok. Istimewa

Lebih lanjut, Said mengatakan anggota DPR juga akan merasa malu jika ditanyakan terkait pengadaan gorden itu. Akan lebih baik jika proyek tersebut dibatalkan.

"Kemudian itu, anggota juga malu ditanya tentang gorden rumah jabatan juga akan malu bagi setiap anggota akan memalukan, batalkan, batalkan, dan batalkan proyek gorden Rp 43,5 miliar," tandas Said.