Ketua Banggar DPR: Nawaitu MBG Itu Cerdaskan Anak, Evaluasi Harus Menyeluruh

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (19/9/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyebut evaluasi program makan bergizi gratis (MBG) harus dilakukan secara menyeluruh usai banyak kasus keracunan massal di berbagai daerah.

Said menyebut, program ini memiliki nawaitu (niat) untuk mencerdaskan bangsa dan merupakan janji Presiden Prabowo Subianto saat kampanye. Maka, harus terus dilanjutkan.

“Program makan bergizi gratis itu adalah program prioritas dari Bapak Presiden. Itu janji Bapak Presiden ketika kampanye, maka janji itu harus dipenuhi. Setelah perjalanan 10 bulan, kita tahu bersama, ada berbagai case, kalau tidak keliru ada sekitar 5.620 anak-anak kita yang keracunan,” ucap Said di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (19/9).

“Padahal nawaitu MBG kita ini bagian dari untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar anak-anak kita menjadi pintar, agar anak-anak kita higienis terjamin. Oleh karenanya, yang paling penting yang perlu diselamatkan kan anak-anak didik kita semua,” tambahnya.

Menurut Said, kini yang harus difokuskan adalah bagaimana negara menyelamatkan anak-anak dari keracunan massal MBG.

“Bukan semata-mata soal anggaran, bagaimana menyelamatkan anak-anak didik kita ketika mendapat makanan bergizi gratis, betul-betul higienis dan sanitasinya baik. Muncul isu bagaimana tentang anggarannya, saya berpendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh, silakan evaluasi,” ucap Said.

“Tidak hanya anggaran, tapi mekanismenya juga pada expert yang menangani soal gizi. Kalau itu secara menyeluruh kemudian dilakukan oleh pemerintah, saya yakin isunya tidak lagi anggaran. Karena sasarannya akan tercapai,” tambahnya.

Ilustrasi paket makanan MBG. Foto: Shutterstock

Politisi PDIP itu pun mengeluarkan usulan agar dapur MBG dipersempit cakupannya. Satu dapur melayani 1.000 anak dari yang sebelumnya 3.000 anak.

Selain itu, Said juga mengusulkan agar dapur MBG dibuat di dalam sekolah.

“Karena kalau 3.000 itu, saya tidak yakin. Kalau SPPG tidak punya pool storage, penyimpanan dan sebagainya, tiba-tiba dia belanja harian, walah, tidak akan punya kemampuan. Bebannya terlalu berat kalau 3.000, diselesaikan aja 1.000,” ucap Said.

“Atau pemerintah dalam hal ini Ngambil posisi yang ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah. Sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki. Kemudian bagaimana dicek sanitasinya dan sebagainya. Dan cakupannya hanya di sekolah itu saja. Itu akan lebih luar biasa,” tambahnya.

Said menilai, bila dapur MBG dibuat di dalam sekolah, maka sekolah akan lebih berperan aktif dalam menjaga keselamatan anak.

“Dengan model MBG (yang sekarang), guru kan susah, kewenangannya guru di mana. Tapi kalau langsung ke sekolahnya, mau tidak mau. Moralitas guru yang mewajibkan dia untuk ikut terlibat,” ucap Said.

“Dari sisi pelaksanaanya akan lebih kredibel. Kemudian akan lebih terawasi dan jangkauannya lebih pendek,” tambahnya.