Ketua Dewan Kehormatan PDIP Sebut Pembentukan Dewan Kolonel untuk Cari Muka

Komarudin Watubun Foto: Ricad Saka/kumparan

Ketua Dewan Kehormatan partai PDIP, Komarudin Watubun menyebut Dewan Kolonel harus ditertibkan karena melanggar AD/ART partai. Selain itu, pembentukan Dewan Kolonel juga dianggap cari muka.

“Itu yang harus ditertibkan [Dewan Kolonel], kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif, untuk cari muka kadang juga,” ungkap Komarudin Watubun saat sesi jumpa pers setelah meminta klarifikasi ketua DPC PDIP Solo, FX Rudy soal dukungan Nyapres terhadap Ganjar Pranowo di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta pada Rabu (26/10).

“Itu bukan menolong pemimpin kadang menjerumuskan pemimpin juga,” tambahnya.

Karena adanya Dewan Kolonel, sejumlah kader PDIP menerima sanksi teguran keras dan terakhir.

“Yang berat di Dewan Kolonel itu adalah membuat organisasi diluar aturan organisasi kita AD/ART partai tapi itu berat tindakannya,” ujar Komarudin.

Salah satu anggota Dewan Kolonel, Masinton Pasaribu yang juga cukup vokal menyuarakan Dewan Kolonel ini juga mengungkapkan dirinya termasuk yang mendapatkan sanksi teguran keras.

Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Ya sudah dikasih surat. [Sanksi] peringatan keras dan terakhir. Ya kan enggak apa-apa, biasa aja. Terima surat peringatan bagian dari organisasi. Tapi kami ya sejak awal support Mbak Puan Ketua DPR atau DPP," kata Masinton usai menghadiri diskusi rilis survei IPO di Jakarta, Rabu (26/10).

Meskipun sudah mendapatkan sanksi, Masinton mengaku belum mendapatkan undangan klarifikasi seperti kader PDIP lainnya, Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo.

Masinton menjelaskan bahwa Dewan Kolonel itu tidak melanggar AD/ART partai karena Dewan Kolonel bukanlah organisasi semu.

"Dekol itu kan enggak ada dalam struktur, bukan organisasi dalam organisasi. Ya itu kelompok kecil yang selama ini support Mbak Puan baik sebagai Ketua DPR atau Ketua DPP. Kalau terlembaga ya iya lah [langgar]. Itu kumpul-kumpul aja support Mbak Puan," papar dia.

Setelah mendapatkan sanksi, Masinton mengaku akan lebih patuh terhadap aturan partai. Namun begitu, dia akan tetap mendukung Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024 selagi menunggu deklarasi resmi dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.