Ketua Dewan Pers: Di Jepang Pejabat Gagal Mundur, di Sini Malah Maju Terus
·waktu baca 2 menit
PerbesarKetua Dewan Pers, Prof Komaruddin Hidayat, menyoroti perbedaan etika pejabat publik di Indonesia dan negara maju seperti Jepang.
Ia menilai, di Indonesia moralitas sering kali terpisah dari hukum sehingga pejabat yang gagal justru tetap melanjutkan kariernya.
“Dalam masyarakat yang sudah beradab, seperti Jepang. Jepang itu tidak bicara hukum lagi, tapi moral. Kalau seorang menteri gagal, dia malu, dia mundur. Kalau cari pasalnya enggak ada,” ujar Komaruddin dalam acara literasi media di Gedung Dewan Pers, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (9/10).
“Menurut etika, tradisi moral sana, itu menyangkut harga diri. Kalau di sini, enggak ada yang melarang bahwa menteri gagal harus mundur. Maju terus. Ah, kan gitu,” tambah dia.
Komaruddin menjelaskan, etika menjadi roh dari hukum dalam kehidupan bernegara. Namun, ketika hukum dipisahkan dari moralitas, maka sistem kenegaraan akan kehilangan arah dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Hukum itu diperlukan, tapi ketika hukum dipisahkan dari moralitas, itu seperti badan, rohnya dipisahkan, jadi zombie jadinya. Etika itu rohnya, hukum itu kaidah-kaidah untuk mengawal etika,” tuturnya.
Ia mencontohkan bagaimana di negara seperti Selandia Baru, pejabat publik bisa mengundurkan diri hanya karena persoalan moral, meski tidak melanggar hukum. Hal itu, kata dia, menunjukkan standar etika yang lebih tinggi dalam pemerintahan.
“Saya pernah baca, satu hari ada menteri dari New Zealand kunjungan ada tugas ke Inggris, dia kemudian mampir ketemu keluarganya karena nenek moyangnya asalnya kan dari Inggris. Padahal dia sudah selesai dari tugas itu. Gara-gara ketahuan, wah, itu disorot oleh pers, akhirnya mundur,” katanya.
Menurut Komaruddin, moralitas yang melekat dalam sistem hukum dan pemerintahan menunjukkan tingkat peradaban suatu bangsa.
“Etika tanpa hukum itu juga enggak ada yang mengawal, tapi hukum tanpa etika itu juga bisa hilang, kehilangan roh,” pungkasnya.