Ketua DPD: Kalau Isu Tunda Pemilu Sudah Kelewatan, Bisa Pecah Revolusi Sosial!

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti merespons wacana penundaan Pemilu yang disampaikan sejumlah ketua umum partai politik. La Nyalla mengingatkan para elite politik seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden.

“Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu,” kata La Nyalla kepada wartawan, Senin (28/2)

“Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan,” ungkap senator asal Jawa Timur ini.

Bagi La Nyalla wacana penundaan Pemilu yang didalilkan karena Indonesia masih dalam situasi pandemi dan kesulitan anggaran itu memang belum direspons oleh masyarakat lapis bawah. Tetapi bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju.

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-74 Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8). Foto: ANTARAFOTO/Wahyu Putro

Sebab, lanjut LaNyalla, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu 5 tahunan. Karena sistem hasil Amandemen hanya memberi ruang itu.

“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” tegas La Nyalla.

Diberitakan sebelumnya, usul penundaan Pemilu sudah disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, hingga Airlangga Hartarto. Namun, Airlangga belum secara spesifik menyampaikan sikap resmi sebagai Ketum Golkar.