Ketua DPP PDIP Bicara Sosok Ideal Wapres Pengganti Gibran, Ini Kriterianya
PerbesarKetua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengungkapkan pandangannya mengenai sosok ideal yang dapat mengisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Indonesia.
Said mengatakan, dengan pengunduran diri tersebut, jabatan wakil presiden menjadi kosong. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari. Calon yang dipilih berasal dari dua nama yang diusulkan oleh presiden.
"Itu artinya sebelum 12 Januari 2027 kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai konstitusi diatas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu," kata Said dalam keterangan tertulisanya, Jumat (13/11).
Menurut Said, karena presiden memiliki kewenangan mengajukan calon, maka presiden pula yang paling memahami kebutuhan sosok wakil presiden yang diinginkan untuk mendampinginya.
Ia menjelaskan, dalam mekanisme tersebut presiden dapat memilih calon wakil presiden dari berbagai latar belakang. Mulai dari tokoh internal koalisi pemerintahan, tokoh di luar koalisi, hingga sosok yang tidak berasal dari kelompok politik, seperti kalangan profesional, teknokrat, ulama, maupun budayawan.
"Ketiga latar belakang pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing masing," ujarnya.
Said menjelaskan, apabila presiden memilih calon dari internal koalisi, khususnya kader Gerindra, presiden tidak perlu terlalu mengkhawatirkan risiko politik, seperti kemungkinan berseberangan jalan.
Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh yang berada dalam lingkaran presiden, tetapi bukan bagian dari Gerindra.
Pilihan lainnya adalah mengambil tokoh dari partai koalisi, tetapi bukan kader Gerindra. Menurut Said, dari internal koalisi masih terdapat sejumlah hal yang dapat menjadi pertimbangan, mulai dari kekuatan politik partai di DPR hingga sosok politik yang memiliki kemampuan teknokrasi.
"Dari internal koalisi pun masih bisa ditimbang lagi, karena kekuatan politiknya di DPR, ataukah sosok politik tetapi memiliki kemampun teknokrasi. Masing masing opsi juga ada plus dan minusnya," kata Said.
Selain dari internal koalisi, presiden juga memiliki opsi mengambil sosok dari luar koalisi pemerintahan. Menurut Said, pilihan tersebut dapat didasarkan pada kebutuhan untuk membangun persatuan dan memperkuat dukungan politik.
"Presiden juga bisa mengambil opsi kedua yakni mengambil sosok dari luar koalisi beliau. Opsi ini diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan, dan membulatkan dukungan politik baik di DPR maupun luar DPR," ujarnya.
Sementara itu, opsi ketiga adalah memilih sosok yang tidak terafiliasi dengan kelompok politik. Calon tersebut bisa berasal dari kalangan profesional, ulama, maupun budayawan, sesuai kebutuhan presiden.
"Bahkan presiden bisa menempuh pilihan ketiga, yakni mengambil sosok yang calon wapres yang tidak terafilisasi kelompok politik, murni dari kalangan profesional, ulama, bahkan bisa juga budayawan, yang sesuai kebutuhan presiden," kata Said.
Dari ketiga opsi tersebut, Said menyampaikan pandangannya mengenai kriteria sosok wakil presiden yang ideal. Menurut dia, calon wapres sebaiknya berasal dari kelompok politik, tetapi memiliki kedekatan dan keselarasan penuh dengan presiden.
"Idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," ungkapnya.
Said juga menilai sosok tersebut sebaiknya berasal dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen, bahkan jika memungkinkan menjadi kelompok politik terbesar di parlemen. Namun, calon tersebut juga harus mempunyai kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan.
"Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," jelas Said.
Meski berasal dari kelompok politik, Said menekankan bahwa wakil presiden tidak boleh menjadi pesaing presiden atau menciptakan matahari kembar dalam kepemimpinan nasional.
Ia juga berharap pasangan presiden dan wakil presiden tersebut dapat kembali berpasangan pada Pemilu 2029 sehingga keberhasilan pembangunan dapat lebih dirasakan masyarakat.
"Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional, dan duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat," katanya.
Lebih lanjut, Said mengatakan wakil presiden diharapkan mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional. Peran tersebut antara lain membantu merumuskan peta persoalan strategis sekaligus memberikan jalan keluar kepada presiden, baik untuk jangka pendek maupun menengah.
"Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden," ujarnya.
Said menilai opsi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pendamping presiden. Dengan demikian, pemerintahan diharapkan lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, menghadapi tantangan global, serta menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan.
"Opsi ini dalam hemat saya yang paling ideal, karena pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, mampu menghadapi berbagai tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan," tutur Said.
Meski telah menyampaikan sejumlah kriteria dan alternatif calon, Said menegaskan keputusan mengenai sosok wakil presiden sepenuhnya berada di tangan presiden. Menurut dia, presiden merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pendampingnya berdasarkan perjalanan pemerintahan selama dua tahun terakhir dan berbagai tantangan yang harus diselesaikan ke depan.
"Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan kedepan," tutup Said.