Ketua DPR: Proyek Infrastruktur yang Bermasalah Bisa Diusut Korupsi

6 Februari 2018 12:41 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:11 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bamsoet usai menerima kunjungan kerja Komnas HAM  (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Bamsoet usai menerima kunjungan kerja Komnas HAM (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)
ADVERTISEMENT
Proyek infrastruktur pemerintah kembali menelan korban. Setelah crane proyek double double track di Matraman, Jakarta Timur jatuh dan menewaskan empat orang, kini proyek kereta bandara yang ambrol dan menewaskan seorang pengendara mobil.
ADVERTISEMENT
Rentetan kejadian ini disoroti Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Menurut dia, pengawasan ketat harus dilakukan dalam semua proyek infrastruktur.
“PU harus mengevaluasi terutama terhadap kontraktor-kontraktor infrastruktur yang sudah diberikan pekerjaan oleh pemerintah. Ini kan mengancam nyawa manusia, baru saja ada crane yang di Matraman dan ini ada lagi (di Soetta),” katanya saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).
Bamsoet mengatakan, pemerintah harus memperhatikan secara serius terkait keselamatan para pekerja dari proyek pembangunan infrastruktur yang ada.
“Jadi sebetulnya ngebut dalam pembangunan infratruktur setuju cuma tingkat kehati-hatian juga harus menjadi pertimbangan,” ujar politikus Golkar itu.
Sehingga, Bamsoet menambahkan, apabila ada prosedur kesalahan kerja, maka pemerintah harus tegas memberi sanksi kepada kontraktor yang melaksanakan proyek tersebut.
ADVERTISEMENT
“Terutama harus diberikan sanksi yang keras dan tegas bagi kontraktor yang melaksanakan proyek itu. Mana tau ada kekurangan perhitungan atau mengurangi spec. Ini juga bisa diancam korupsi,” tutup Bamsoet.