Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.99.1
4 Ramadhan 1446 HSelasa, 04 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Ketua DPR: Proyek Infrastruktur yang Bermasalah Bisa Diusut Korupsi
6 Februari 2018 12:41 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:11 WIB

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Rentetan kejadian ini disoroti Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Menurut dia, pengawasan ketat harus dilakukan dalam semua proyek infrastruktur.
“PU harus mengevaluasi terutama terhadap kontraktor-kontraktor infrastruktur yang sudah diberikan pekerjaan oleh pemerintah. Ini kan mengancam nyawa manusia, baru saja ada crane yang di Matraman dan ini ada lagi (di Soetta),” katanya saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).
Bamsoet mengatakan, pemerintah harus memperhatikan secara serius terkait keselamatan para pekerja dari proyek pembangunan infrastruktur yang ada.
“Jadi sebetulnya ngebut dalam pembangunan infratruktur setuju cuma tingkat kehati-hatian juga harus menjadi pertimbangan,” ujar politikus Golkar itu.
Sehingga, Bamsoet menambahkan, apabila ada prosedur kesalahan kerja, maka pemerintah harus tegas memberi sanksi kepada kontraktor yang melaksanakan proyek tersebut.
ADVERTISEMENT
“Terutama harus diberikan sanksi yang keras dan tegas bagi kontraktor yang melaksanakan proyek itu. Mana tau ada kekurangan perhitungan atau mengurangi spec. Ini juga bisa diancam korupsi,” tutup Bamsoet.