Ketua DPRD DKI Persoalkan TGUPP Anies

28 Mei 2021 9:18 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (11/11).  Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (11/11). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritik Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menilai keberadaan TGUPP tak efektif dalam membantu kerja Anies.
ADVERTISEMENT
"TGUPP itu kan bertujuan mengakselerasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi, di sana, juga enggak banyak yang tercapai. Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)? Artinya, TGUPP enggak efektif, yang ada justru jadi mudarat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," ujar Prasetio dalam keterangannya, Jumat (28/5).
Dia mengatakan, TGUPP nyatanya tidak dapat mendongkrak kinerja Anies. Dari sebelum pandemi corona, capaian Anies dinilai tak banyak.
"Yang jelas, keberadaan TGUPP ini inefisien, enggak efektif. Kita lihat saja kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, belum pandemi. Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp 0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program enggak jalan," kata politikus PDIP ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berbicara dalam talkshow Pencanangan HUT ke-494 Kota Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Senin (24/5). Foto: Pemprov DKI Jakarta
Menurutnya tak efektifnya TGUPP Anies karena TGUPP era Anies yang cenderung diisi tim suksesnya. Padahal, kata dia, gubernur sebelumnya, TGUPP diisi oleh ASN yang segera purnabakti.
ADVERTISEMENT
"Di zaman Pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umumnya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka sebelumnya pernah jadi kadis atau asisten, jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja," tuturnya.
Adapun saat ini terdengar desas-desus TGUPP menjadi penyebab ratusan PNS DKI yang enggan ikut lelang jabatan. Dengan isu ini, DPRD DKI juga tengah membentuk Pansus untuk menyelidikinya.