Ketua DPRD DKI soal Konten #daripendopo Anies: Silakan, Asal Jangan Pakai APBD

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta meresmikan revitalisasi Galeri Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Foto: PPID DKI Jakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengomentari konten yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di YouTube. Konten itu bertajuk #daripendopo.

Muatan konten ini salah satunya terkait dengan perjalanan dan cerita penuntasan program kerja yang telah Anies lakukan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Prasetyo mengatakan pembuatan konten tersebut sah-sah saja untuk dilakukan. Namun, dengan catatan tidak memakai anggaran pemerintah daerah.

"Ya silakan lah, yang penting duitnya, duit pribadi dia, bukan APBD, gitu aja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kantor Pusat FKPPI, Jumat (17/12).

"Kalau selama itu dia engga pake APBD silakan, tapi kalau pake APBD, fungsi (pengawasan) saya jalan," lanjut Prasetyo.

Diketahui, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, DPRD berhak untuk mengontrol pelaksanaan perda dan segala kebijakan Anies.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menghadiri sidang dengan terdakwa korupsi bansos se-Jabodetabek tahun 2020 Juliari Batubara di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Terkait dengan video Anies, Prasetyo menegaskan bahwa video tersebut adalah hak pribadi Anies jika memang menggunakan dana pribadi.

"Ya kalau pake duit dia, kan dia punya gaji, upahnya besar sekali, gunakan uang itu, kalau dia pake itu (uang pribadi), itu hak dia," pungkas Prasetyo.

Anies mengunggah konten pertamanya dalam program tersebut pada pekan lalu. Dalam video episode pertama dengan durasi 25 menit tersebut, Anies menceritakan berbagai macam hal yang sudah dilakukannya untuk mensejahterakan penduduk Kepulauan Seribu selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI.