Ketua DPRD Tangerang soal Baju Dinas Louis Vuitton: Tak Menunjuk Merek Tertentu

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo (kedua dari kiri) dan jajaran anggota DPRD Tangerang. Foto: Dok. Istimewa

DPRD Kota Tangerang memberikan penjelasan terkait polemik pengadaan bahan baju dinas tahun 2021 senilai Rp 675 juta dan ongkos jahit Rp 600 juta untuk 50 wakil rakyat.

Hal ini menjadi sorotan setelah nama brand mahal Louis Vuitton disebut Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat DPRD Kota Tangerang Hadi Sudibjo sebagai salah satu bahan pakaian dinas.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas senilai Rp 675 juta itu muncul setelah harga dari material bahan yang digunakan mengalami kenaikan.

"Kita waktu itu cuma bilang, bahannya yang bagus, wolnya yang bagus, itu saja. Di sini saya luruskan, tidak ada menunjuk merek tertentu. Dan, anggaran itu muncul karena harga dari material atau kualitas bahannya sudah naik, belum lagi pajaknya," Gatot di DPRD Tangerang, Selasa, (10/8).

Untuk anggaran penjahitan baju hingga Rp 600 juta, kata Gatot, itu pun dikarenakan harga jasa jahit yang saat ini sudah mengalami kenaikan.

"Sekali lagi untuk saat ini memang harga banyak yang meningkat itu penjelasannya, tapi akhirnya memang kami putuskan untuk membatalkannya, secara keseluruhan setelah mendengar segala masukan dari berbagai pihak," ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibodo. Foto: Dok. DPRD Kota Tangerang

Dijelaskan juga oleh Sekretaris Dewan Agus Sudiyono, adanya jumlah pakaian dinas yang bertambah pun melandasi kenaikan anggaran dalam pengadaan baju dinas.

"Baju dinas itu ada 4, yakni pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil harian (PSH), dan untuk pakaian sipil lengkap (PSL). Tapi, volume tahun ini bertambah, karena untuk yang PSL dalam lima tahun atau satu periode itu, dibuat dua, makanya volume tahun ini bertambah, dari yang sebelumnya empat, jadi lima. Dan itulah anggaran naik," ujarnya.

Untuk diketahui, pembatalan anggaran pengadaan baju dinas itu terdiri dari pengadaan bahan senilai Rp 675 juta. Kemudian, pengadaan penjahitan baju senilai Rp 600 juta. Totalnya Rp 1,2 miliar.

Biaya sebanyak itu untuk pengadaan baju 50 anggota DPRD, masing-masing mendapat 5 baju.

Pernyataan Louis Vuitton Indonesia

Terpisah, Louis Vuitton Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tidak mempunyai bisnis penjualan kain ataupun pembuatan seragam.

"Louis Vuitton tidak ada keterkaitan dengan pemberitaan tersebut. Brand Louis Vuitton tidak ada pengadaan fabric material [bahan kain] maupun segmen bisnis untuk uniform," kata Eunike Santosa, Communication Manager Louis Vuitton Indonesia, kepada kumparan, Selasa (10/8).