Ketua Harian Golkar: Ketum Baru Bisa Ditunjuk DPP Tanpa Munaslub

Nurdin Halid dan Idrus Marham (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Desakan menggelar Munaslub Partai Golkar untuk pergantian ketua umum terus mengalir deras. Apalagi, setelah Novanto sudah resmi berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun, pergantian ketum ternyata tidak harus melalui Munaslub.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid menyatakana bisa saja pergantian ketum tidak melalui Munaslub.

"Bisa juga ada pergantian ketum selain Munaslub," ujar Nurdin di markas DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu (13/12).

Menurut dia, skenario pergantian ketum tanpa Munaslub bisa terlaksana jika tidak ada calon yang hendak menjadi orang nomor satu di Golkar. Dengan kondisi ini, lanjut dia, maka DPP akan langsung menunjuk siapa yang menjadi ketum. Mekanisme ini bisa berjalan jika ada aklamasi di antara pengurus Golkar.

"Bisa saja ada caranya kalau DPP berkehendak, ya Pak Airlangga jadikan ketum," kata Nurdin.

"Nah, beda kalau mau maju, kalau ada yang mau maju maka harus kita Munas. Kalau enggak ada yang mau maju, bisa saja pemilihan ketum tanpa Munaslub," lanjut dia.

Nurdin menjelaskan sebenarnya ia sudah lama mengusulkan agar digelar Munaslub. Usulan ini bahkan sudah disampaikan setelah Novanto ditetapkan menjadi tersangka.

"Saya sebetulnya sudah lama mendorong Munaslub pasca penetapan Pak Novanto. Saya sudah mewacanakan untuk Munaslub. Kenapa karena inilah jalan untuk memperbaiki daripada kinerja Partai Golkar. Untuk lebih meningkatkan akselerasi program, maka tidak ada pilihan yang tepat selain Munaslub," ujarnya.