Ketua Komisi I Berang Kominfo-BSSN Tak Ada Backup Data: Masalah Kebodohan

27 Juni 2024 20:10 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo dan BSSN, Kamis (27/6/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo dan BSSN, Kamis (27/6/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengkritik keras Kominfo dan BSSN yang tidak memiliki backup data usai server Pusat Dana Nasional (PDN) diretas ransomware. Dia menyebut yang salah bukan tata kelola tetapi terjadi kebodohan dalam mengelola.
ADVERTISEMENT
Awalnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan terdapat kekurangan data kelola sehingga membuat pemerintah tak memiliki data back up setelah PDN diretas. Apalagi, data yang di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 3 di Batam hanya memiliki 2 persen data backup.
"Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola, kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak," kata Hinsa di rapat kerja Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Kamis (27/6).
"Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Batam backup kan karena cuma 2 persen kan, ya berarti itu bukan tata kelola itu kebodohan aja sih Pak," timpal Meutya.
ADVERTISEMENT
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Meutya Hafid saat rapat kerja dengan Kemhan, TNI, Kemlu dan BNPB. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Dia menuturkan PDN menyimpan banyak data dari seluruh kementerian dan lembaga yang ada. Sehingga sangat disayangkan server di-hack dan belum pulih.
"Punya data nasional, dipadukan seluruh kementerian, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung, 'masih untung' (kalau kata) orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar, itu yang paling gak selamat," katanya.
Politikus Golkar itu meminta pemerintah tidak menyalahkan tata kelola dalam peretasan server PDN.
"Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola Pak, jadi masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun backup," katanya.