Ketua Komisi II DPR: BUMD Jangan Jadi Tempat Menaruh Timses

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Youtube/ DKPP RI

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti fenomena Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bermasalah yakni bermunculannya anggota timses kepala daerah. Ia pun meminta Kemendagri untuk menertibkan.

Hal ini ia sampaikan langsung ke Mendagri, Tito Karnavian, dalam rapat kerja di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (3/2).

“Saya kira kita perlu menyusun instrumen untuk menyehatkan BUMD kita. Jangan sampai kepala daerah baru lahir untuk menambah kue kekuasaan,” ujarnya.

“Bikin BUMD, niatnya untuk menaruh tim sukses di BUMD, menjadi komisaris, menjadi direksi, menjadi dewan pengawas, tapi kemudian setelah dibentuk BUMD-nya tidak bisa berjalan dengan optimal,” sambungnya.

Menurut politikus NasDem ini, pembentukan BUMD dengan niat tersebut hanya akan menjadi beban APBD.

“Yang terjadi, justru menjadi beban untuk APBD karena setiap tahun meminta modal dari APBD. Coba kita betul susun ini pak, di Kemendagri ada direkturya? Kasubdit cuma. Nah ini mungkin kita tingkatkan juga,” tuturnya.

“Isu ini saya kira menarik untuk komisi II. Kalau memang kita perlu susun instrumen pak, pemerintah pusat bisa mereview, memberikan evaluasi, daerah bisa bikin, tapi kalau dari review kita tidak bagus ya dibubarin,” sambungnya.

Raker Komisi II DPR RI bersama Kemendagri dan BNPP di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (3/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Rifqi menilai, bila instrumen pengawasan ini tidak dibentuk, masalah BUMD tidak akan selesai. Ia pun mengundang Kemendagri untuk rapat khusus membahas isu ini.

“Kalau nggak, kita gak akan bisa selesai dengan BUMD kita. Menjamur seolah-olah hebat, seolah-olah melakukan entrepreneurship birokrasi, tapi nyatanya justru menjadi beban untuk birokrasi kita,” ucapnya.

“Saya sudah menjadwalkan pak, izin, nanti ada satu pertemuan khusus membahas tentang BUMD ini,” tutupnya.