Ketua Komisi X Bicara Polemik Study Tour: Boleh, Asalkan Tidak Memberatkan

Petugas melakukan inspeksi keselamatan kendaraan atau ramp check sejumlah bus pariwisata yang mengangkut rombongan wisatawan dan study tour ke Pulau Dewata di Kebun Raya Bedugul Kabupaten Tabanan, Jumat (24/5/2024). Foto: Dok. Balai Pengelola Transportasi

Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendukung kebijakan Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang mendorong sekolah untuk kembali menggelar study tour.

“Kalau bisa memang dibuat menjadi bagian dari pembelajaran dan tidak memberatkan orang tua, jadi saya mendukung,” kata Hetifah saat dihubungi, Rabu (26/3).

Sebelumnya, beberapa pemerintah daerah seperti Jawa Barat mengeluarkan aturan untuk melarang penyelenggaraan study tour karena khawatir menjadi beban orang tua murid secara finansial.

Bahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pernah mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok karena tetap tetap menggelar study tour ke Jawa Timur dan Bali meskipun sudah ada larangan.

Aturan ini kemudian juga diikuti oleh daerah lain seperti Bengkulu dan Banten.

Namun, Hetifah memiliki pandangan lain. Menurutnya, jika kegiatan belajar di luar ruang kelas ini sepenuhnya dihilangkan, maka akan merugikan murid.

“Karena kalau kita itu sekarang menggunakan kurikulum yang berbasis kepada pengalaman anak ya, jadi bukan hanya satu arah guru mengajarkan, sebetulnya pengalaman melalui melihat, merasakan, berkunjung, itu tidak kalah pentingnya dan lebih mengena atau berkesan,” kata Hetifah.

“Jadi kalau kita itu larang semua study tour, itu sebetulnya juga bukan hanya merugikan kesempatan si anak untuk belajar atau mendapat pengetahuan dari praktik gitu ya, tapi juga bisa mempengaruhi hal-hal lain,” lanjut politisi Golkar itu.

Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudin menjawab pertanyaan wartawan di Ruang Rapat Komisi X, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Foto: Alya Zahra/kumparan

Ia menyarankan, bahwa program study tour tetap diterapkan dan menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran dengan beberapa catatan. Di antaranya mengutamakan destinasi wisata edukasi yang berada di daerah yang sama.

“Saya lihat misalnya kalau di dapil saya, kadang orang Samarinda saja belum pernah ke museum di Kutai Kartanegara, terus orang Kutai Timur juga mungkin belum pernah ke Samarinda. Jadi tidak harus orang Kaltim (study tour) ke Bali,” jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar sekolah mempertimbangkan penerapan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk dialokasikan untuk kepentingan study tour.

“Jika memang ada orang tua yang sangat tidak mampu, sebaiknya di sinilah kesempatan untuk saling gotong royong membantu, ada subsidi silang dan juga mungkin penggunaan dana-dana seperti dana BOS memang harus lebih efisien, efektif,” jelasnya.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan sambutan dalam penandatangan kesepahaman dan perjanjian kerja di Gedung A Kemendikburistek, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti juga telah memberikan keterangan untuk mendorong mengimbau seluruh sekolah yang menerapkan kegiatan study tour.

Namun ia berpesan untuk memastikan keamanan transportasi yang digunakan. Termasuk memilih sopir.

“Dalam menentukan mitra untuk study tour itu tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya. Banyak kecelakaan terjadi itu karena mungkin sekolah itu tidak menyewa atau tidak bermitra dengan lembaga-lembaga, organisasi atau biro-biro transportasi yang berkualitas,” kata Mu’ti di Gedung A Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Senin (24/3).

“Jadi diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas yang kendaraannya layak. Drivernya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya,” tuturnya.