Ketua KPK: Wewenang Dewas Dijabarkan Terlalu Tanpa Batas

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan sambutan pada acara Paku Integritas KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua KPK Nawawi Pomolango menyinggung soal peran pimpinan KPK yang tumpang tindih dengan Dewan Pengawas (Dewas). Khususnya mengenai fungsi inspektorat.

“Dalam pasal 37 B Undang-Undang 19 Tahun 2019 (UU KPK) yang menyebutkan bahwa dewan pengawas melaksanakan pengawasan atas tugas dan wewenang komisi pemberantasan itu dijabarkan terlalu tanpa batas,” kata Nawawi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Tumpang tindihnya tugas ini bahkan membuat beberapa konflik. Terutama dalam teknis alur koordinasi antarpimpinan.

“Kalau kami rapat dan pada waktu yang bersamaan dipanggil Dewas, dia [pimpinan KPK] lebih akan tunduk kepada Dewas,” kata Nawawi.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, juga menuturkan hal yang sama. Ia bahkan sempat berseloroh dengan menyebut KPK ini dipimpin oleh 10 orang pimpinan, 5 di antaranya anggota Dewas.

“Kadang saya berseloroh, KPK periode ini dipimpin oleh 10 orang. Lima pimpinan dan lima dewas, karena Dewas bisa meminta pada pejabat-pejabat di KPK itu tanpa atau hanya sekadar memberitahukan pemberitahuan ke pimpinan. Tidak melalui pimpinan, tetapi surat langsung ke masing-masing kedeputian," ungkap Alex.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melambaikan tangan usai mengikuti sidang etik di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Alex sendiri pernah diperiksa oleh Dewas KPK terkait pesan singkat dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun Alex lagi-lagi membantah.

“Saya diduga meminta pupuk ke Kementerian SYL itu untuk kampung saya. Saya sih nggak masalah, saya sampaikan bukan saya,” kata Alex.

Hubungan antara para pimpinan KPK dan Dewas memang sedang memanas. Para anggota Dewas ini bahkan sempat mengadu kepada DPR bahwa mereka merasa disepelekan dan di batasi.

Panasnya hubungan internal ini sebenarnya bermula dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang melaporkan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.