Ketua KPU: Kami ke Muhammadiyah Bukan karena Usul Proporsional Tertutup

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersalaman dengan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah dalam kegiatan audiensi terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Jakarta, Selasa (3/1/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPU mendatangi PP Muhammadiyah untuk audiensi dan silaturahmi kepada organisasi kemasyarakatan. Ketua KPU Hasyim Asyari menampik kedatangannya karena sikap PP Muhammadiyah mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.

“Kami di KPU ini hadir ke PP Muhammadiyah, mohon maaf, ya, ini jangan digoreng, bukan karena PP Muhammadiyah mengusulkan proporsional tertutup, bukan,” kata Hasyim kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan PP Muhammadiyah, Selasa (3/1).

Muhammadiyah memang mengusulkan sistem Pemilu tertutup dalam Muktamar ke-48. Kemudian Sekum Abdul Mu'ti menambahkan alternatif terbuka terbatas.

Isu sistem Pemilu itu mencuat setelah Hasyim menyebut sedang digugat ke MK sehingga partai harus antisipasi. Belakangan pernyataan Hasyim dikritik partai karena spekulatif.

“Kami silaturahmi ke Mas Mu’ti (Sekum Muhammadiyah), lalu dikira sistemnya begini dan seterusnya. Padahal tidak ada apa-apa, enggak ada urusan dengan itu,” sambungnya.

Hasyim menyebut KPU sudah mengirim surat ke berbagai organisasi masyarakat seperti PBNU, KWI, PGI, Walubi dan Latakin. Namun, kesempatan pertama ini baru terlaksana dengan PP Muhammadiyah.

“Karena masing-masing pimpinan lembaga punya agenda yang sudah ditentukan, maka baru pada awal Januari ini ada kesempatan, dan kebetulan hari ini hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 yang berkesempatan untuk menerima audiensi adalah PP Muhammadiyah,” ujar dia.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersalaman dengan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah dalam kegiatan audiensi terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Jakarta, Selasa (3/1/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Lebih jauh, Hasyim mengatakan KPU adalah lembaga pelaksana Undang-Undang. Dalam pernyataan terakhirnya, ia mengaku tak bermaksud untuk mengajukan sistem proporsional tertutup yang kemudian dikritik sejumlah parpol.

“Kalau kemudian kalau ketentuan atau norma-norma dalam UU termasuk sistem pemilu di UU di challenge, di judicial review, dan uji materi ke MK, KPU ikut apa yang kemudian diputuskan. Jadi tidak ada kemudian ada KPU mengajukan ini itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menganggap sistem pemilu proporsional terbuka bermasalah sehingga perlu dievaluasi. Ia menilai sistem proporsional terbuka menimbulkan praktik politik uang hingga persaingan tidak sehat antara para calon anggota legislatif.

“Cenderung masyarakat itu memilih figur yang populer dan bermodal, sehingga kekuatan uang memang terasa begitu dominan,” kata Abdul Mu'ti usai peresmian Paud ‘Aisyiyah 2 Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (31/12).

Ia berpandangan sistem proporsional terbuka menjadikan peran partai politik melemah karena tidak bisa menominasikan kadernya untuk menjadi anggota legislatif.

“Selain itu, polarisasi politik yang sangat serius. Persaingan menimbulkan politik identitas, yang kadang-kadang dilandasi sentimen-sentimen primordial, baik primordialisme keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan,” ujarnya.