Ketua KPU Soal Private Jet: Dampak Positif, Logistik Pemilu Tak Telat

Ketua KPU Mochammad Afifuddin saat diwawancara di media center bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (8/5). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin memberi penjelasan terkait pengadaan private jet oleh KPU. Pengadaan ini dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Afif menegaskan hingga saat ini ia belum menerima informasi apa pun dari KPK mengenai laporan tersebut.

“Ah enggak ramai, sudah lama itu kan. Pertama, teman-teman sekalian, ini kami belum dapat informasi apa pun dari KPK. Termasuk terkait yang disampaikan ada laporan berkaitan dengan private jet,” kata Afif Saat ditemui di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (8/5)

Afif kemudian menjelaskan penggunaan private jet berkaitan dengan kebijakan percepatan distribusi logistik pemilu. Terutama karena masa kampanye dan persiapan Pemilu 2024 yang hanya berlangsung 75 hari, berbeda dengan Pemilu 2019 yang berlangsung 263 hari.

“Kalau terkait dengan kebijakan itu, sebagaimana dulu saya sampaikan bahwa saat pemilu 2019, masa kampanye itu 263 hari. Pemilu 2024, kampanye itu cuma 75 hari. Betapa waktunya sangat mepet, sehingga ada kebijakan untuk bagaimana mempercepat proses-proses termasuk juga memastikan jajarannya atau kita rekrutmen dibawa bagaimana. Intinya untuk persiapan, percepatan persiapan, ya kebijakannya yang diambil itu,” jelasnya.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan KPU RI ke KPK karena diduga melakukan korupsi pengadaan private jet untuk perjalanan dinas pada Januari-Februari 2024 atau bertepatan dengan Pemilu 2024 pada Rabu (7/5/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Menurut Afif, kebijakan tersebut berdampak positif terhadap kelancaran logistik Pemilu 2024.

“Nah itu yang kemudian kami lakukan dan apa dampaknya, 2024 enggak ada logistik telat, enggak ada logistik yang kemudian katakan lah bermasalah sangat serius, salah kirim dan seterusnya,” lanjutnya.

Afif menyebut waktu kampanye yang singkat sebagai salah satu alasan utama kebijakan penggunaan private jet. Tapi, ia tak mengelaborasi lebih lanjut teknis penggunaan jet itu.

Saat ditanya apakah penggunaan jet pribadi dilakukan selama 75 hari kampanye dan siapa saja yang menggunakannya, Afif tidak memberikan jawaban rinci. Ia meminta agar merujuk pada laporan yang telah beredar.

“Silakan dibaca laporan itu, saya nggak tahu isinya laporan itu apa. Iya kan? Kalau teman-teman sudah baca malah bagus,” kata dia.

Terkait dugaan penggelembungan anggaran dalam laporan tersebut, Afif menegaskan hal itu bukan menjadi ranahnya.

“Bukan urusan saya yang urusin begitu ya. Ke sekretariat,” tutup Afif.