Ketua LPSK Ingatkan KY untuk Segera Perpanjang MoU Pengawasan Hakim

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris mengingatkan Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada, untuk memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan LPSK. Pasalnya kerja sama tersebut akan berakhir tahun 2018.

Pernyataan tersebut diungkapkan Haris di sela sambutan dalam acara penandatanganan MoU Mahkamah Konstitusi (MK) dengan LPSK di aula gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/3).

Menurutnya nota kesepahaman yang dibuat antara MK dan LPSK tentang kerja sama di bidang pengawasan hakim, pelayanan publik, serta perlindungan saksi dan korban ini, sudah terjalin sejak kepemimpinan Eman Suparman.

Penandatanganan MoU MK dengan BPKP dan LPSK. (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)

“Kami juga mengingatkan kepada Ketua KY bahwa antara LPSK dengan KY juga sudah ada MoU yang kita tandatangani pada saat Komisi Yudisal dipimpin oleh Prof Eman Suparman yang mungkin sudah hampir habis masa berlakuknya MoU tersebut,” ujar Aidul dalam sambutan.

Mou yang dimaksud Haris adalah kerjasama yang terjalin pada 2013 dan berlaku selama lima tahun. Selain dengan LPSK, KY saat itu juga menandatangi kerja sama dengan Ombudsman.

“Sehingga kami berharap di waktu yang akan datang Ketua KY beserta Pak Sekjen dan anggota bisa menjadwalkan penandatanganan antara KY dan LPSK,” tutupnya.