Ketua MPR Singgung Ancaman Perang Siber, KKB Papua, dan Penyelewengan Dana Otsus

Ketua MPR Bambang Soesatyo melambaikan tangan saat tiba di lokasi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyinggung ancaman yang akan dihadapi Indonesia di masa yang akan datang. Salah satunya yakni ancaman perang siber.

"Kita juga menyadari, bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber, yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik," jelas politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu dalam sidang tahunan MPR/DPR 2023 pada Rabu (16/8).

Dalam pidatonya, Bamsoet menyinggung teknologi yang semakin canggih dan harus diikuti dengan sistem pertahanan Indonesia.

“Terjadi peningkatan signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan perkembangan perang siber (cyber war-fare) yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran,” kata Bamsoet di ruang sidang paripurna Kompleks Senayan, Jakarta.

Bamsoet mengatakan, selain urgensi proses transformasi pertahanan Indonesia yang bersifat komprehensif, juga perlu antisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi.

“Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi kita dengan menata kembali haluan negara, untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman,” ujar dia.

Bamsoet menjelaskan, Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber. Selain itu, di dalam negeri pun masih ada konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto mengusulkan pembentukan Angkatan Siber untuk melengkapi tiga matra Angkatan TNI yang sudah ada: Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Andi berkaca dari Singapura yang tahun lalu membentuk Angkatan Siber dengan nama resmi Digital and Intelligence Service (DIS).

Menurut Andi, Indonesia membutuhkan Angkatan Siber ini karena ada perubahan signifikan di bidang pertahanan siber.

"Dari situ mungkin baru dipikirkan apakah seperti Singapura kita butuh melompat untuk membentuk angkatan keempat, Angkatan Digital Indonesia," ucap Andi.

Persoalan KKB Papua

Bamsoet juga menyampaikan soal persoalan resistensi di dalam negeri yakni Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan POLRI), namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," bebernya.

Karenanya kata dia, harus ada tindakan tegas pada penyelewengan dana Otsus Papua.

"Pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," tutup dia.