Ketua MPR soal OTT Kepala Daerah : Biaya Politik Mahal

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Foto: Dok. DPP PAN)

Ketua MPR Zulkifli Hasan menanggapi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah, saat menjelang Pilkada. Zulkifli berpendapat hal itu terjadi karena biaya politik yang dinilai mahal.

"Politik ini mahal, perlu biaya, biaya kampanye dan macam-macam. Saya kira secara sistemnya yang baik dan benar, yang tentu akhirnya banyak yang seperti ini," ujar Zulkifli di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Zulkifli menegaskan, perlu ada pembenahan sistem agar fenomena tersebut tak lagi terulang. "Banyak yang kejadian-kejadian, bahkan puluhankan yang kena OTT? Oleh karena itu saya kira memang perlu segera tindak," ucap Zulkifli.

"Tidak boleh dibiarkan kalau begini. Kita harus benahi sistemnya," tambahnya.

Jika biaya politik di Indonesia masih tergolong mahal, kata Zulkifli, harus ada solusi yang nyata untuk menyikapinya. Ia mencontohkan, di negara Amerika Latin, biaya kampanye dan saksinya ditanggung oleh negara.

"Kalau memang benar politiknya mahal, bagaimana menyikapinya seperti negara Amerika Latin, biaya campaign dan saksi itu dibayar negara. Amerika berbeda kandidat boleh menggalang dana, tapi ada aturan yang jelas. Ini harus kita benahi," pungkasnya.