Ketua MUI: Model Negara Indonesia yang Paling Mendekati Konsep Piagam Madinah

KH Cholil Nafis dalam Acara Dies Natalis Universitas Negeri Makasa ke 64 dengan memberi kuliah umum kepada para mahasisswa dengan tema Fatwa-Fatwa Ulama tentang masalah-masalah pokok kebangsaan ( Fatawa masail asasiyah wathaniyah). Foto: Dok. Istimewa

Ketua MUI KH Cholil Nafis menyampaikan bahwa model negara Indonesia adalah yang paling dekat dengan konsep piagam madinah. Cholil tak sembarang bicara hal ini kata dia berdasarkan kajian.

"Model negara Indonesia adalah konstitusi yang paling mendekati konsep shahifah Madinah (Piagam Madinah)," jelas Cholil dalam kuliah umum di acara Dies Natalis ke-64 Universitas Negeri Makassar, Rabu (24/7).

Cholil Nafis kemudian membeberkan hasil kajian dari para ahli.

"Studi-studi tentang konstitusi negara muslim, seperti yang dilakukan oleh Prof. Ahmad Sukardja dan Prof. Thahir Azhari menegaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 sangat mirip dengan nilai-nilai Konstitusi negara Madinah di zaman Rasulullah SAW," jelas dia.

Cholil kemudian menerangkan, pada dasarnya agama harus menjadi sumber perekat masyarakat bukan sumber perpecahan dan konflik.

Seringkali agama disalahpahami atau dijadikan alat politik sehingga agama menjadi pemicu pertikaian dan alasan untuk merebut kekuasaan sehingga fungsi agama melenceng dari tujuan syariahnya," jelas dia.

Cholil juga menegaskan, Islam tidak mematok model negara tertentu yang sah, namun Islam mewajibkan negara menjamin keadilan dan stabilitas sosial.

"Boleh saja model negara kerajaan, bisa model negara imamah atau negara demokrasi asal bisa menjaga kemerdekaan beragama, menyebarkan kesejahteraan dan meneguhkan persatuan," urai dia.

Kemudian, kata dia juga, penegasan kewajiban bernegara banyak difatwakan para ulama, bahwa warga negara wajib mencintai dan membela Tanah Airnya.

"Sebab tanpa cinta Tanah Air tak mungkin seseorang dapat membangunnya. Ulama memfatwakan wajib berpartisipasi dalam memilih dan dipilih dalam proses politik seperti pemilu, pileg dan pilkada. Bahkan wajib semua rakyat menaati pemerintahan yang sah melalui proses politik meskipun kepala negara terpilih bukan pilihannya saat pemilu," tutup dia.