Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.94.1
Ketua MUI soal Kabar Paskibraka Diminta Copot Jilbab: Langgar Konstitusi
14 Agustus 2024 11:23 WIB
ยท
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Ketua Komisi Bidang MUI KH Cholil Nafis mengkritik keras kabar anggota Paskibraka 2024 perempuan yang diminta copot jilbab. Isu ini menyeruak dan ramai diperbincangkan publik.
ADVERTISEMENT
Sejumlah foto juga menyebar di media sosial, tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab. Padahal diketahui ada beberapa daerah yang perwakilan Paskibraka perempuannya mengenakan jilbab.
Dalam acara pengukuhan Paskibraka 2024 di Istana Negara IKN maupun saat berfoto bersama Presiden Jokowi pada Selasa (13/8), terlihat tak ada seorang pun anggota perempuan yang berjilbab.
"Kan, sangat janggal dan tak rasional. Negara yang berdasarkan Pancasila melarang adik perempuan di Paskibraka mengenakan jilbabnya. Negara yang mayoritas muslim melarang anak-anak perempuan berjilbab," kata Cholil dalam pernyataannya, Rabu (14/8).
"Ini pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasilais. Sungguh terlalu," imbuh dia.
Menurutnya, sangat aneh bila Indonesia menerapkan aturan ini. Katanya ini masalah serius.
"Bagaimana pembinaan Pancasila kok malah melenceng dari Pancasila. Kontraproduktif. Ini lembaganya yang salah atau orang-orangnya yang duduk di lembaga itu yang bermasalah," katanya.
ADVERTISEMENT
Cholil pun mendorong anggota Paskibraka yang dipaksa lepas jilbab, untuk pulang dan tak melanjutkan kegiatan persiapan HUT RI ke-79 yang rencananya dihelat di IKN.
"Bismillah. Adik-adik perempuan Paskibraka yang sudah biasa berjilbab kemudian dipaksa untuk membuka jilbabnya saya arahan institusinya, baiknya pulang aja," kata dia.
"Jangan sampai hanya ingin merayakan kemerdekaan bangsa ini menjadi tidak merdeka di hadapan Allah dan tak merdeka menjalankan ketentuan konstitusi Indonesia," tutupnya.
Kata Menpora
Menpora Dito Ariotedjo. Tim dari Kemenpora akan meminta klarifikasi ke BPIP sebagai badan pembina dari Paskibraka.
"Kami sedang meminta klarifikasi BPIP," kata Dito yang dikonfirmasi kumparan, Rabu (14/8).
Dito akan segera memberikan hasil konfirmasinya. Dia menegaskan sepenuhnya Paskibraka ada di bawah pembinaan BPIP.
ADVERTISEMENT
"Paskibraka full dibina BPIP bukan Kemenpora," tegas Dito.
Dito berharap, isu yang menyeruak dan ramai di media sosial tak benar soal larangan jilbab ini.
"Semoga hanya sebatas kesalahan informasi," tutupnya.